TANJUNGPINANG, TUAHKEPRI-
Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau meminta pemerintah bertindak cepat menyelesaikan persoalan pasokan kelangkaan barang pokok yang dirasakan warga Tanjungpinang dan daerah sekitarnya.
Sekaligus memastikan pasokan barang pokok tetap stabil di tengah hambatan distribusi Batam–Tanjungpinang.
Masalah distribusi ini dibahas dalam rapat Komisi II DPRD Kepri, Rabu (10/12/2025) di Dompak.
Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua, mengatakan persoalan ini mencuat setelah para pelaku usaha mengeluhkan hambatan distribusi barang dari Batam ke Tanjungpinang, yang membuat pasokan tersendat dan sejumlah komoditas pokok mulai menghilang dari pasar.
Menurut Rudy, berdasarkan data 25 November, berbagai barang yang terdampak regulasi tahun 2020 tengah menjalani pemeriksaan ketat. Akibatnya, baik barang impor maupun barang dalam negeri mengalami penundaan bahkan pelarangan sementara.
Ada dua kategori barang yang ikut terhambat, yakni barang impor skala besar serta barang transit yang seharusnya tidak termasuk pembatasan.
“Kami mempertanyakan mengapa barang transit ikut terdampak. Alasan terkait skala ekonomi justru memberatkan pengusaha. Sisa pengiriman di bawah 1 ton harus dikirim terpisah dan biayanya jauh lebih mahal. Ini membuat pasokan ke Tanjungpinang, Karimun, dan daerah lain tersendat,” ujarnya.
Rudy mengingatkan, jika masalah ini tidak segera ditangani, Tanjungpinang dapat menghadapi kelangkaan lebih parah dan lonjakan harga.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kepri, Riki Rionaldi, memastikan pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga kelancaran pasokan kebutuhan masyarakat.
“Akibat cuaca ekstrem sejumlah bencana di Sumatera, serta penegakan aturan ketat di beberapa daerah turut memperlambat arus distribusi. Dan juga menemukan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),” katanya
Untuk itu, Disprindak membuka layanan administrasi langsung agar pengusaha bisa segera melengkapi legalitas sesuai ketentuan.
“Saya memastikan distribusi barang pokok, bahan bakar, dan komoditas penting lainnya tetap berjalan. Kami juga sudah menginventarisasi pelaku usaha dengan rekam jejak baik agar distribusi, terutama melalui Pelabuhan Punggur, dapat berjalan lancar hingga ke pulau-pulau,” katanya.
Masih kata Riki, dalam pertemuan sebelumnya hari Senin lalu, gubernur, wakil gubernur, sekda, forkopimda, hingga para importir telah duduk bersama mencari solusi.
Komisi II berharap seluruh pihak menjaga komunikasi dan memperkuat koordinasi agar persoalan distribusi dapat segera dituntaskan dan pasokan barang kembali normal di Kepri. (AAL).
Komentar