Tanjungpinang, Tuah Kepri – Fraksi DPRD Kepri menyorot kinerja tim keuangan Pemprov.Untuk itu Gubernur dituntut untuk melakukan evaluasi tim anggaran,karena realisasi penerimaan pemerintah Kepri selalu tidak tercapai.
” Semua rencana yang diajukan Pemprov Kepri harus didukung pembiayaan yang cukup. Namun, pada kenyataannya, pendapatan Pemerintah Provinsi Kepri selalu memprihatinkan khususnya pada organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sesuai dengan harapan,” kata juru bicara Hanura Yusrizal.
Menurut Yusrizal, rata-rata realisasi pemprov Kepri hanya sekitar 60 persen dari target. Maka dari itu, Pemprov Kepri harus segera melakukan evaluasi, dan bila perlu dilakukan reshuffle pada kabinetnya.
“Jika pendapatan hanya terealisasi 60 persen, kemana empatpuluh persen lainnya. Apa karena OPD tidak tegas, atau memang tidak mampu,” kata Yusrizal.
Selain ketidakmampuan OPD, Fraksi PDIP melihat penyebab lambatnya kinerja Pemprov Kepri ini disebabkan, Gubernur bekerja sendirian.
” Mengingat peran Wagub untuk pembangunan dan pengawasan, kami meminta agar pembahasan Wagub dapat diselesaikan tahun ini juga,” kata Sahat.
Kemudian juru bicara PKS-PPP Suryani mengatakan menolak rencana prestisius Gubernur membuat proyek Gurindam 12 di Tanjungpinang, yang penganggarannya menggunakan skema multiyears menelan anggaran Rp530 milyar. “Jadi kami dari PKS-PPP meminta untuk menunda atau tidak dianggarkan,” kata Suryani.
Penolakan ini bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah keuangan pemerintah Provinsi Kepri yang saat ini masih rendah. Proyek Multiyears, dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah dan membuat pembangunan yang direncanakan Pemprov Kepri tidak dapat berjalan.
“Alasan kami adalah kondisi fiskal daerah yang lemah. Dengan anggaran multiyear yang besar ini, akan menyedot dan mengurangi sektor lain,” ucap Suryani.
Sementara dalam paripurna ini, fraksi Kebangkitan Nasional yang terdiri dari PKB dan PAN tidak memberi pandangan.
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak usai menutup rapat paripurna, meminta agar Pemprov Kepri yang diwakili Sekda Arif Fadilla, untuk memberikan tanggapannya pada paripurna selanjutnya. (AFRIZAL),
Komentar