DPRD Kepri Minta Pemprov Perluas Pengelolaan Sektor Pajak

Tanjungpinang, Tuah Kepri – Dewan Perwakilan Rajyat Daerah (DPRD) Kepri meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) menjadikan sektor pajak daerah diperluas pengelolaannya.

Karena ini salah satu problematika klasik yang dihadapi Pemprov Kepri, bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak bergantung terhadap transfer pusat.

Hal ini dikatakan jurubicara fraksi PDIP Ruslan Kasbulatov, saat memberikan jawaban pemerintah terhadap nota keuangan Ranperda Perubahan APBD  2018, Rabu (5/9/2018) diruang Paripurna DPRD Kepri.

“Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah, dan retribusi daerah dimasing-masing wilayah Kabupaten Kota, dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi sampai dengan pertengahan tahun 2018,” kata Ruslan.

Selain kritikan dari jurubicara fraksi PDIP Ruslan Kasbulatov terhadap postur APBD 2018, juga mendapat kritikan dari Fraksi Golkar lewat juru bicaranya, Thomas Suprapto.

Golkar melihat target pendapatan pada APBD 2018 dinilai terlalu tinggi. Untuk itu, Pemprov perlu merasionalisasikan kebutuhan belanja pada perubahan APBD tahun anggaran.

“Jika tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dilihat dari sudut perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, waktu pelaksanaan dan urgensi dapat ditunda,” kata Thomas.

Ia juga meminta agar dilakukan efisiensi belanja operasional sebesar 10 persen setiap belanja tanpa mengurangi target kinerja. Selain itu, Golkar meminta Pemprov untuk memilih program kegiatan dan belanja di tahun 2018 untuk ditunda pembayarannya ke 2019. (ZAL).

Komentar