TANJUNGPINANG, TUAHKEPRI– Massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Riau–Kepulauan Riau (Kepri) bersama warga pesisir menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (4/5/2026).
Aksi yang berlangsung di bawah terik matahari tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Para peserta aksi menyuarakan kekecewaan atas berbagai persoalan yang dinilai merugikan nelayan dan masyarakat pesisir.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Tomi Suryadi, menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, massa mendesak pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan bagi nelayan serta memastikan transparansi dana kompensasi bagi pihak terdampak kebijakan maupun proyek pemerintah.
Kedua, massa meminta Pemerintah Provinsi Kepri meninjau ulang rencana pembangunan Tugu Bahasa yang dinilai bukan prioritas di tengah kondisi ekonomi masyarakat pesisir.
Ketiga, massa mendesak pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi Pulau Poto, Mantang, dan Numbing, yang dinilai masih terpinggirkan dalam arus pembangunan.
Keempat, mereka meminta penindakan tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran administrasi dan merugikan negara maupun masyarakat.
Kelima, massa menuntut peningkatan pengawasan terhadap praktik illegal fishing, khususnya di wilayah perairan Natuna, yang dinilai telah mengancam kedaulatan dan mata pencaharian nelayan lokal.
Aksi sempat memanas ketika sejumlah peserta mencoba mendorong pagar pembatas, namun situasi berhasil dikendalikan aparat keamanan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, kemudian menemui perwakilan massa untuk berdialog. Dalam keterangannya, Misni menyatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
“Kami akan mengarahkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri untuk menurunkan tim teknis guna menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan dalam waktu dekat guna melihat kondisi masyarakat terdampak. Pemerintah, kata dia, telah berkoordinasi dengan pihak Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang untuk membahas persoalan tersebut.
Meski demikian, Misni mengakui bahwa penyelesaian masalah membutuhkan proses dan tidak dapat dilakukan secara instan. Pernyataan ini sempat memicu reaksi dari massa yang menginginkan solusi konkret dan cepat.
Setelah melalui dialog sekitar satu jam, massa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 15.00 WIB. Namun, koordinator aksi menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila dalam satu pekan tidak ada tindak lanjut nyata dari pemerintah.
Perwakilan nelayan pesisir, Mustafa Bisri Al’amin, mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap kondisi masyarakat pesisir. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjawab tuntutan yang telah disampaikan.
Aksi tersebut diamankan oleh personel gabungan dari Polda Kepri dan Polresta Tanjungpinang. Selama kegiatan berlangsung, arus lalu lintas di kawasan Dompak sempat ditutup sementara. (Rizal).
Komentar