oleh

3 Bulan Transportasi Laut Tanjungpinang Tambelan Putus , Warga Tambelan Ancam Minta Bantuan Kalbar

-Bintan-168 views

Tanjungpinang, Tuah Kepri –

Jika Pemerintah Provinsi Kepri tidak mampu menyelesaikan masalah yang selama ini sempat terputusnya jalur transportasi laut, dari Ibukota provinsi ke kecamatan Tambelan, maka warga Tambelan Kerukunan Keluarga Tambelan (KKT) Tanjungpinang, akan meminta bantuan ke Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar).

“Kami minta sebelum Ramadhan, sudah ada kapal yang diberikan Pemerintah untuk kembali berlayar dari Ibukota Provinsi Kepri ke Tambelan. Jika tidak, kami akan minta bantuan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) untuk memfasilitasi masalah ini ke Menteri Perhubungan RI” kata Wakil ketua KKT Tanjungpinang, Patria Hidaat, usai mengadakan hearing dengan DPRD Kepri di Dompak, Senin.

Bila diilihat secara goegrafis, Patria mengakui bahwa Tambelan memiliki kedekatan jarak dengan Provinsi Kalimantan Barat. Dan akses transportasi laut dari Kalbar ke Tambelan tidak pernah terputus.

” Tidak Seperti Tanjungpinang ke Tambelan yang sudah tiga bulan ini, akses tranpotasi laut itu terputus dan tak ada solusi,” katanya.

KKP Tanjungpinang Rapat bersama DPRD Kepri di Dompak membahas permasalahan transportasi laut Tanjungpinang Tambelan
KKP Tanjungpinang Rapat bersama DPRD Kepri di Dompak membahas permasalahan transportasi laut Tanjungpinang Tambelan

Ultimatum tersebut masih dipending. Karena mengingat, hearing yang dilakukan KKT bersama mahasiswa, dan masyarakat Tambelan di Tanjungpinang – Batam, dan dengan anggota DPRD Kepri (16/5) menghasilkan kesepakatan, bahwa DPRD akan menindaklannjuti masalah tersebut dengan mengadakan pertemuan kembali pada Kamis (19/5) dengan menghadirkan stakeholder Pemprov Kepri, Pelni dan Lantamal IV.

“Kami akan menunggu hasil dari pertemuan pada Kamis (19/5) nanti. Karena, pemerintah memiliki kewajiban menyelesaikan persolan ini. Jika tidak, malulah dengan pejuang Kepri yang telah merumuskan terbentuknya Provinsi Kepri yang berasal dari Tambelan,” ucapnya.

Sementara itu, ketidakhadiran angota DPRD Kepri Dapil Lingga-Bintan dalam hearing tersebut masih dimaklumi. Mengingat, komunikasi yang dilakukan hanya melalui via seluler.

” Seandainya mereka peka terhadap kondisi transportasi laut ke Tambelan ini, mustahil mereka tak tau. Apalagi masalah ini sudah terjadi sekitar 3 bulan lalu,” kata Patria.

Seharusnya dalam hal ini, kata Patria anggota DPRD sebagai wakil rakyat memiliki tugas memperjuangkan aspirasi rakyat. (AFRIZAL).

Komentar