Tanjungpinang, Tuah Kepri – Reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Dapil Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni melakukan kunjungan di beberapa sekolah SMK/ SMA di Kota Tanjungpinang. Dengan tujuan untuk menyerap aspirasi seputar tentang permasalahan dunia pendidikan.
Sekolah yang dikunjunginya Anggota Dewan Kepri ini, yaitu SMK 1 dan SMA 2. Serta dilanjutkan ke Dinas PU Kota Tanjungpinang, kamis (12/7) kamarin.
” Kita semua sepakat bahwa wajib belajar 12 tahun dan pendidikan adalah hak setiap warga negara. Apalagi menyangkut orang-orang tidak mampu. Karena kewajiban itu adalah kewajiban negara yang menyediakan fasilitasnya. Tentu pelaksananya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Weni.
Lanjut dikatakan Weni, kenapa orang banyak pingin masuk kesekolah negeri ?.
“Pertama jaminan mutu dan kualitas serta sarana dan prasarana sekolah negeri, lebih baik dari pada sekolah swasta untuk di Kepri ini. Sehingga orang tua berbondong-bondong ingin menyekolahkan anak nya di negeri,” ucap Weni kepada media ini.
Kemudian kata dia, berbeda dengan di Jakarta orang bersekolah di Negeri banyak nya di Sekolah Dasar (SD). Setelah SD mereka akan menyekolahkan ke swasta dan beberapa sekolah negeri untuk tingkat SMA.
“Permasalahannya, rasio kita belum punya blue print pendidikan yang menghitung 10 tahun kebelakang dan 29 tahun kedepan tentang kondisi penddikan kita. Sehingga rasio anak yang lulus sekolah dengan ketersediaan Ranbel (ruang belajar) tidak seimbang. Di tambah lagi penyebaran sekolah tidak merata di setiap wilayah, juga pertumbuhan sekolah dasar tidak berimbang dengan pertumbuhan sekolah SMP. Apalagi jumlah SMA, sehingg wajar setiap tahun menjadi permasalahan penting tiap penerimaan murid baru,” kata Weni.
Namun kata dia, kalau swasta komplain wajar mereka sulit mencari murid. Karena apa, ini juga sebagai koreksi bahwa sekolah swasta harus memperbaiki sarana dan prasarana fasilitas sekolah … di samping juga mahal.
” Coba lihat sekolah Pelnus, Meitria atau Juwita, mereka tidak pernah pusing mencari murid. Dan coba kita bandingkan sekolah (maaf ya bukan bermaksud mengecilkan, tetapi ini fakta) SMA PGRI, SMA Muhamadiyah, ada tak di antara kita semua mau anak nya sekolah di sana? rasa saya kita semua pun tidak mau, itulah masalahnya,” ucap Weni.
Untuk itu bila melihat permasalahan seputar tentang dunia pendidikan ini, katanya, Walikota sudah menyurati pak Mentri dan juga pak Gubernur tentang permasalahan sekolah ini dan langsung menelpon Mendagri untuk di fasilitasikan ke Mendiknas, terhadap kebijakan Permendiknas 17 tahun 2017 tentang kapasitas ruang belajar.
“Alhamdulillah sore langsung ada surat edaran yang lebih sedikit memberikan kelonggaran untuk permasalahan dunia pendidikan,” ujarnya. (AFRIZAL).
Komentar