Sudah Seharusnya Pemda Ikut Berperan Dalam Program JKN-KIS

Nasional182 views

Jakarta, Tuah Kepri – Pemerintahan Daerah (Pemda) diharapkan ikut berperan dalam upaya peningkatan kualitas program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat melalui Program JKN-KIS.fd5eac77-ebaf-4c53-a695-77a4da007346_1-640x545

Saat ini, Pemda yang mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke dalam JKN-KIS semakin bertambah banyak jumlahnya. Oleh karena itu, diharapkan seluruh Pemda dapat melakukan hal serupa, selain melakukan hal penting lainnya dalam mendukung implementasi program JKN-KIS.

Hal itu dikarenakan, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 67, salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni “Melaksanakan Program Strategis Nasional”. Termasuk juga di dalamnya implementasi Program JKN-KIS yang merupakan agenda negara karena dituangkan pada Visi, Misi, dan Nawacita (Agenda Prioritas) pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

“Pemda menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya Program JKN-KIS. Dukungan dan peran serta Pemda sangat menentukan optimalnya program JKN-KIS, setidaknya ada tiga peran penting di antaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meningkatkan tingkat kepatuhan,” ujar Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari dalam acara Bincang JKN-KIS bertema “Menuju Rakyat Sehat dan Sejahtera Melalui Program JKN-KIS” yang dipandu oleh MC kawakan Andi F. Noya.

“Melalui bincang JKN-KIS bersama Andi F. Noya diharapkan Pemda mampu mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Masyarakat seluruh Indonesia ke depannya diharapkan dapat memanfaatkan program JKN-KIS karena kesehatan sejatinya adalah hak asasi setiap orang,” sambung Andayani.

Turut hadir Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur, bupati, dan walikota dari berbagai provinsi di Indonesia dalam acara bincang JKN-KIS bersama Andi F. Noya yang diselenggarakan Senin (21/11) di Jakarta. Tidak ketinggalan, Ade Rai juga turut hadir untuk mensosialisasikan pentingnya JKN-KIS bagi masyarakat Indonesia.

Jika dicermati, 91% janji politik pemimpin daerah ialah memberikan pelayanan pengobatan gratis dan memadai. Oleh karena itu, kami meminta kepada kepala daerah agar mengalokasikan 10% APBD untuk kesehatan masyarakatnya,” pesan Tjahjo Kumolo.

Pada dasarnya program JKN-KIS diselenggarakan sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Hanya saja sampai pada saat ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan cermat bagaimana tata cara memanfaatkan program JKN-KIS.

Hal itulah yang diutarakan oleh Mensos, Khofifah. “Saat bertugas keberbagai wilayah, terutama daerah-daerah terpencil, saya selalu membawa beragam jenis kartu, mulai dari KIS hingga KKS. Semua saya bawa untuk menegaskan manfaat dan memaksimalkan penggunaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Menurut Andayani, Pemda dapat berperan besar terutama dalam percepatan kepesertaan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pembiayaan JKN-KIS yang terjangkau (affordable), berkelanjutan (sustainable), serta terintegrasi. Di samping itu, pelaksanaan sistem kendali mutu dan biaya di tingkat daerah, sistem pembinaan dan pengawasan, serta tingkat kepatuhan pelaksanaan JKN-KIS di daerah merupakan isu yang tidak kalah pentingnya untuk ditangani oleh Pemda.

“BPJS Kesehatan bersama dengan Pemda serta stakeholder lainnya dapat saling bersinergi untuk mencapai kepesertaan 100% atau cakupan semesta yang ditargetkan terealisasi pada 1 Januari 2019. Saat ini, cakupan peserta JKN-KIS di Indonesia sudah mencapai 170.9 juta jiwa atau sekitar 70%. Oleh karenanya, kami mendorong semua pemerintah daerah di tingkat I maupun di tingkat II untuk bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar jumlah peserta terus meningkat hingga cakupan semesta terwujud,” jelas Andayani.

Landasan hukum atau kebijakan integrasi Jamkesda (penduduk yang didaftarkan oleh Pemda) sudah jelas sesuai dengan Perpres No.12 Nomor 111 Tahun 2013, Perpres Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan, Perpres Nomor 19 Tahun 2016 jo. Perpres 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3890/SJ tanggal 19 Oktober 2016. Oleh karena itu, Pemda dapat mengoptimalkan anggaran Jamkesda dan mengintegrasikannya dengan Program JKN-KIS.

Sampai dengan November 2016, jumlah peserta Jamkesda sudah mencapai angka 15.151.350 jiwa. 32 provinsi dari 34 provinsi sudah mengintegtrasikan sebagian atau seluruh Jamkesda Kabupaten/Kota di wilayahnya. Ada 15 provinsi yang telah berkontribusi melalui sharing iuaran/peserta dalam pembiayaan integrasi Jamkesda dengan pola yang bervariasi. Contoh variasi tersebut, misalnya 40% iuran dibayar oleh pemerintah provinsi dan 60% sisanya oleh Pemkab/Pemkot. Ke-15 provinsi tersebut di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, NTB, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan.

Saat berbincang dengan presenter kawakan, Andi F. Noya, Ahmad Heryawan mengatakan bahwa skala prioritas kesehatan di Jawa Barat sudah mencapai angka 40%. Dari 27 Kabupaten/Kota, sebanyak 24 Kabupaten/Kota sudah terintegrasi dengan program JKN-KIS. Jangan sampai masyarakat tidak mendapatkan haknya untuk menikmati pelayanan kesehatan hanya karena kebijakan seorang kepala daerah,” terang Aher.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan, sebanyak 378 Jamkesda Kabupaten/Kota sudah terintegrasi ke dalam program JKN-KIS. Menariknya, ada empat provinsi yang sudah masuk kategori Universal Health Coverage (UHC) atau kepesertaan JKN-KIS dari penduduknya sudah melebihi 95%. Empat provinsi tersebut, yakni DKI Jakarta, Aceh, Papua Barat, dan Gorontalo.

BPJS Kesehatan juga mendorong Pemda yang warganya terdaftar dalam peserta mandiri namun memiliki tunggakan atau tergolong masyarakat tidak mampu agar dapat diakomodir menjadi peserta Jamkesda dan dintegrasikan ke program JKN-KIS. Hal itu juga dilakukan untuk mendorong terwujudnya UHC di provinsi lainnya di Indonesia.

Masih ada peran Pemda yang tidak kalah penting, yakni mengadvokasi masyarakat. Caranya dengan mengimplementasikan penduduknya melalui pendaftaran Badan Usaha menjadi peserta JKN-KIS di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). (Sumber Detik.com).

Komentar