Tanjungpinang, Tuah Kepri –Seluruh Fraksi di DPRD Kepri, meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepri tetap terpisah.
Karena sebelumnya Provinsi Kepri mengusulkan dalam Struktur Organisasi Tata Laksana (SOTK), untuk menggabungan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata.
Hal itu mendapat sorotan fraksi-fraksi di DPRD Kepri. Dalam paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. Dan mayoritas fraksi meminta agar dinas kebudayaan tetap terpisah dengan dinas pariwisata.
Seperti yang disampaikan, Fraksi Golkar lewat jurubicaranya Teddy Jun Askara mengatakan, bahwa visi misi Gubernur yang mewujudkan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu harus dijabarkan dalam organisasi sendiri.
“Pandangan kami, Dinas Kebudayaan harus tetap terpisah dari dinas yang lain sesuai dengan visi misi Gubernur,” kata Teddy.
Sedangkan untuk pengisian personelnya, Golkar mendorong Gubernur untuk mengedepankan kemampuan.
“Kami meminta agar Gubernur untuk melakukan open assessment untuk mengisi jabatan-jabatan di SOTK terbaru nanti,” pintanya.
Komentar yang mendukung agar dinas Kebudayaan dan Pariwisata tetap terpisah juga disampaikan lima fraksi lainya. Fraksi PDIP meminta agar pemprov tidak berlindung dibalik efisiensi untuk menggabungkan dinas kebudayaan dan pariwisata.
“Sesuai dengan pesan Bung Karno yang meminta kita agar tetap berkepribadian di bidang kebudayaan, maka dari itu, kami meminta agar dinas kebudayaan tetap berdiri sendiri,” kata juru bicara PDIP, Tawarich.
Demikian juga dengan Fraksi Demokrat lewat juru bicaranya Hotman Hutapea. Fraksi dengan lambang Mercy ini juga sepakat untuk tetap memisahkan dua dinas itu. Namun fraksi Demokrat mendorong kepada Gubernur untuk memberikan kesempatan kepada para esselon tiga untuk mengisi esselon dua jika memang memenuhi persyaratan.
“Demokrat mendukung penuh rasionalisasi SOTK sesuai PP 18/2016. Dan berikan kesempatan kepada pejabat esselon tiga untuk mengisi eselon dua untuk penyegaran,” tegas Hotman.
Fraksi Hanura Plus juga menilai bahwa saat ini Kepri merupakan satu dari tiga Provinsi yang memiliki dinas kebudayaan.
“Akan menjadi ironi ketika Provinsi lain datang untuk studi tentang struktur dinas kebudayaan. Namun kita saat ini justru malah menyatukan dua dinas tersebut,” kata juru bicara fraksi Hanura Plus, Rudi chua.
Dan terakhir Fraksi PKS-PPP, dan PKB PAN juga menilai hal yang sama. Pemerintah sendiri akan segera menjawab pandangan-pandangan fraksi tersebut. (AFRIZAL).
Komentar