'

Polisi Selidiki Dugaan Ijazah Palsu Oknum Dewan Tanjungpinang

Tanjungpinang, Tuah Kepri – Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Tanjungpinang mulai melakukan penyidikan dugaan ijazah palsu oknum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang inisial RP.

Dr.Okparizan ,M.Si,M.HI Aktivis Peduli Pendidikan Sekaligus Dosen UMRAH

Dr.Okparizan ,M.Si,M.HI Aktivis Peduli Pendidikan Sekaligus Dosen UMRAH

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Rio Reza Parindra membenarkan telah menerima laporan pengaduan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang.

“Kita menerima laporan pengaduan dari mahasiswa terkait dugaan ijazah palsu yang sudah digunakan oleh oknum DPRD. Laporan pengaduan kita terima Jumat kemarin,” kata Kasat Reskrim, saat ditemui di Mapolres Tanjungpinang, Rabu (18/3)

Dia mengatakan, pihak sudah membetuk tim untuk melakukan penyidikan laporan pengaduan tersebut.

“Yang jelas masih penyidikan, kita cek dokumen, telusuri, kita profeling semuanya,” ucapnya.

Sebelumnya, Urip Santoso, penasehat hukum oknum anggota DPRD Tanjungpinang insial RP angkat bicara terkait pengaduan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tanjungpinang-Bintan terkait dugaan ijazah palsu.

Sebelumnya, PMII melaporkan oknum DPRD Tanjungpinang ke Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Tanjungpinang, namun penyidik menyarankan PMII untuk membuat pengaduan ke Kapolres Tanjungpinang.

Urip mempertanyakan legal standing PMII Cabang Tanjungpinang-Bintan mengadukan kliennya ke Polres Tanjungpinang terkait dugaan ijazah palsu.

“Mereka harus paham dulu, siapa yang punya hak dan kewajiban untuk mendaftar mahasiswa atau mahasiswi pada L2Dikti atau LLDikti. Lalu kalau ada perubahan data itu apakah dapat diartikan ijazah itu palsu? cukup perbandingannya itu? tidak cukup bos,” ujarnya saat dikonfirmasi Barometerrakyat.com, Senin (9/3).

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Pasal 22
Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Melakukan pengisian dan pengiriman data melalui PDDikti Feeder,
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran ke PDDikti secara berkala sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),
3. Melakukan pengelolaan PDDikti dengan satuan kerja yang jelas dan diketahui oleh para pemangku kepentingan,
4. Menyiapkan pegawai tetap, sarana, prasarana dan insentif bagi satuan kerja yang melakukan pengelolaan PDDikti di internal Perguruan Tinggi,
5. Memeriksa dampak data yang telah dilaporkan melalui PDDikti Feeder di sejumlah sistem transaksional Kementerian,
6. Menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data yang dikirimkan
7. Mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.

“Terdaftar data mahasiswa di LLDikti itu merupakan kewajiban dari kampus, kalau ada perubahan disini yang dirugikan adalah Rini,” ucapnya.

Selain itu, dia mempertanyakan apa urusan PMII mengadukan dugaan kliennya gunakan ijazah palsu. Seharusnya, kata dia, yang berhak melaporkan adalah pihak kampus dan KPU Tanjungpinang.

“Tapi KPU sendiri sudah memverifikasi ijazah tersebut pada saat pencalonan legislatif kemarin melalui Dinas Pendidikan, artinya sudah di cek dan clear, makanya KPU tidak membuat laporan,” ujarnya.

“Kami sedang mempersiapkan langkah-langkah lapor balik maupun ajukan gugatan PMH pada para pengadu,” imbuhnya. (SumberBarometerrakyat.com).

Gunakan Ijazah Palsu Sanksinya Pidana

Menangapi sejumlah informasi dan pemberitaan yang beredar di masyarakat, salah satu dosen sekaligus Aktivis peduli pendidikan Dr.Okparizan ,M.Si,M.HI mengatakan, mengunakan ijazah palsu sanksinya bisa di pidana.

“Pengunaan ijazah palsu jika dipakai diperoleh melalui proses pendidikan dan pengajaran yang tidak sesuai, untuk mengambil keuntungan pribadi, dan merugikan masyarakat, sanksi hukumnya pidana,” katanya.

Lanjut dijelaskannya, penggunaan ijazah palsu sebenarnya bukan fenomena baru dalam masyarakat. Fenomena ijazah palsu semakin menggila pada era reformasi.

Dugaan praktek jual beli ijazah cukup diminati oleh oknum masyarakat yang ingin ambil jalan pintas untuk mendapatkan ijazah, baik gelar sarjana sampai dengan gelar doktoral.

“Perlu dipahami bahwa gelar sarjana, magister, dan doktor diberikan sebagai tanda seseorang berdasarkan kemampuan akademis dan intelegensi seseorang yang berhasil menyelesaikan jenjang studi sesuai strata yang ditempuhnya. Sangat ironisnya semua jerih payah menyelesaikan studi seperti itu, dikotori oleh ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Okpa panggilan akrap sehari hari.

Menurut Okpa, ijazah palsu pada umumnya mengandung beberapa makna. Pertama, ijazah benar-benar dipalsukan.

“Misalnya, seseorang tidak pernah berkuliah di satu perguruan tinggi namun menyandang gelar sarjana karena memiliki ijazahnya. Ijazah yang didapat bisa saja palsu bisa pula asli tapi palsu atau “aspal”,” ucapnya.

Kedua kata dia, seseorang mendapatkan ijazah dari suatu lembaga pendidikan yang sebenarnya tidak berhak mengeluarkan ijazah tersebut. ‘Ijazahnya asli, tapi legalitasnya tidak ada seperti tidak terdaftar baik nama, nomor induk dan riwayat pendidikan yang ditempuh sebagai mahasiswa aktif di pangkalan data kementrian pendidikan tinggi,” kata Okpa.

Beredarnya berita di media ijazah palsu di Kota Tanjungpinang diduga digunakan oleh salah satu Oknum anggota DPRD Kota Tanjungpinang, inisial RP, jika dibuktikan keberadaannya jelas merugikan banyak pihak.

Pertama, adalah para lulusan sarjana yang benar-benar telah memperoleh gelar dengan mengikuti proses perkuliahan secara susah payah, kemudian kesempatan kerja bagi mereka tertutup akibat diambil oleh yang memiliki ijazah palsu itu.

Kedua, kerugian bagi Pemerintah Indonesia karena muncul manusia bergelar tapi sebenarnya tidak memiliki kemampuan intelektualitas sesuai dengan bidang keilmuan yang tertulis di ijazahnya.

‘Kita semua berharap semoga bangsa kita tidak lagi dibanjiri oleh kepalsuan. ijazah palsu berakibat pada kurang kewibawaan, hujatan, dan tentunya juga berakibat pada tindakan pidana yang merugikan diri sendiri,” katanya.

Hal ini mengacu pada peraturan MENDIKBUD RI No.81 Tahun 2014, ijazah merupakan suatu dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi yang setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Secara yuridis, kata dia, praktek penjualan dan penggunaan Ijazah palsu dan sejenisnya masuk tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen. Pointnya adalah penting bagi masyarakat untuk tidak main-main menggunakan ijazah sebagai dokumen melamar suatu pekerjaan, misalnya sebagai tenaga pendidik, dosen dan jabatan-jabatan publik lainnya.

“Jika unsur penggunaan ijazah palsu terpenuhi, misalnya ijazah yang dipakai diperoleh melalui proses pendidikan dan pengajaran yang tidak sesuai maka ada sanksi hukumnya. Maka apabila seseorang pemilik ijazah palsu dimaksud itu adalah seorang pejabat, maka dipastikan Dasar hukumnya sudah diatur dalam KUHP, yaitu pasal 263 ayat (1) dan (2) tentang pemalsuan dan pasal 378 tentang penipuan,” ucap Okpa.

Selain itu sambung dia, lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah palsu tersebut juga dapat dipastikan telah melanggar Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 67, 68, 69 dan 71. Pasal 67 ayat 1 ditegaskan, yang memberikan ijazah ataupun gelar tanpa hak, dapat dipidana paling lama 10 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 1 miliar,” ucap Okpa.

Dia menyarankan, agar laporan yang dilakukan oleh PMII, bisa jadi bukti petunjuk awal dan pihak kepolisian dapat menindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku, agar informasi yang beredar di masyarakat saat ini dapat menemukan titik kejelasan dan bagi pihak-pihak yang mungkin di rugikan dapat melakukan pembelaan sesuai dengan aturan hukum yang ada. (ZAL).

Email Autoresponder indonesia
author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Polisi Selidiki Dugaan Ijazah Palsu Oknum Dewan Tanjungpinang"