Tanjungpinang, Tuah Kepri – Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tanjungpinang, Gunardi mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, dua bulan menunggak pembayaran “hutang” kepada BPJS Kesehatan yaitu sekitar Rp. 700 jutaan.
“Menurut perhitungan kita, ada sekitar 2 bulan terrunggak yang belum di bayarkan, jumlahnya sekitar Rp 700 jutaan,” kata Gunardi di Warung Kopi Pesko, Bintan Centre Tanjungpinang, Rabu (19/10).
Lanjut dikatakanya, tunggakan tersebut atas kerja sama Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang didata oleh Pemko Tanjungpinang.
“Jumlah tersebut berdasarkan perkalian jumlah peserta Jamkesda yang mencapai 16 ribu, di kali dengan jumlah iuran perbulan, sebesar Rp 23 ribu,” ucapnya.
Kemudian kata dia dari 3 Kabupaten/Kota yang masuk dalam rayon Tanjungpinang, yaitu Anambas, Bintan dan Tanjungpinang. Ternyata hanya Tanjungpinang yang belum membayar.
“Kendalanya mungkin sedang defisit. Tapi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain, jumlah peserta Tanjungpinang yang paling banyak, jadi kita maklumlah,” katanya.
Namun sambung Gunardi, karena imbas dari defisit, integrasi yang telah ditandatangani secara bersama antara Kabupaten Lingga dan Natuna untuk Jamkesda, akhirnya tertunda. Lingga dan Natuna belum menyanggupi jika integrasi tersebut dilakukan tahun ini.
“Kemungkinan tahun depan, karena data dan administrasi sudah lengkap, cuma anggaran saja masalahnya,” ucapnya.
Namun tunggakan Pemko Tanjungpinang, menurutnya akan dibayarnya. Dan Pemko biasanya ingat tentang tanggung jawabnya.
“Kemungkinan bulan ini, kita tunggu saja,” katanya. (AFRIZAL).
Komentar