Tanjungpinang, Tuah Kepri –
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Kepri Naharudin megatakan, ada dua pogram yang menjadi skala prioritas Gubenur Kepri untuk tahun 2016, pertama pogram Pendidikan dan Kesehatan.
“Pendidikan mendapat 20 persen, sedangkan untuk Kesehatan mendapat 10 persen,” kata Nahar di Kantornya Dompak Tanjungpinang.
Dia mengatakan, selain pogram pendidikan dan kesehaatan, pogram yang berdampak langsung terhadap masyarakat, juga menjadi skala prioritas, seperti imfrastruktur laut, pelabuhan dan udara.
“Kalau laut yaitu kapal lintas Kepri, kemudiaan jembatan dompak dan pelabuhan internasional Dompak, dan ini berdampak langusung terhadap pelayanan masyarakat. Insyallah, tahun 2016 sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Selanjutnya untuk imfrastruktur udara, yaitu melanjutkan bandara letung dan itu sudah ada MOU sama Bupati. “Tahun ini kita anggaran di APBD 2016 yaitu sebesar Rp11 miliar. Begitu juga bandara di Tambalen bukit Badak,” ucapnya.
Sementara untuk akses Bandara RHF Tanjungpinang seperti untuk lampu penerangan jalan umum, katanya juga termasuk di anggaran ditahun ini.
“Tapi untuk lampu PJU, kita minta Pemko Tanjungpinang harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri,” kata Nahar.
Sementara di APBD tahun 2016 alokasi anggaran sebesar Rp1,159 triliun, yang dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Dan anggaran tersebut diperuntukan untuk bantuan keuangan dari Provinsi Kepri seluruh Kabaupten/kota di Kepri.
“Anggaran tersebut termasuk untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupeten/kota yang bersumber dari PAD Kepri dengan jumlah Rp670 juta, yang sempat tertunda pembayaranya oleh pemerintah Provinsi Kepri. Sumber pendapatan daerah tersebut yaitu pajak kendaraan, bemotor, air dan cukai tembakau.” kata Nahar.
Tertunda DBH yang akan dibayar tersebut, sambung Nahar, terhitung dari tahun 2015 lalu pada Triwulan 1,2,3 dan 4 dan dan juga untuk triwulan 1 dan 2 pada 2016.
“DBH tersebut secepatnya akan diserahkan ke masing-masing Kabupaten/Kota. Tapi berapa jumlah angka secara detilnya yang akan di serahkan secara tekhisnya, itu bukan kewenangan di Dinas saya,” ujarnya.
Selain itu Nahar juga menyampaikan tentang pengurangan anggaran sebesar 20 persen. Menurutnya ada beberapa SKPD yang menyerahan draf anggaran yang akan dipotong.
“Tapi masalah pemotongan anggaran di SKPD yang masuk ke kita itu kewenangan pak Gubernur yang memutuskan,” ujar Nahar. (AFRIZAL).
Komentar