Tanjungpinang, Tuah Kepri – Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjungpinang-Bintan, mendesak DPRD Kepri untuk segera menuntaskan kekosongan posisi Wakil Gubernur Kepri dan menolak kenaikan tarif listrik.
Bahkan HMI Kepri meminta kepada DPRD Kepri, untuk tegas menegur partai pendukung untuk segera menuntaskan nama yang akan diusung.
“Jangan sampai perkara menetapkan wakil Gubernur adalah demi kepentingan politik semata, bukan melihat kepentingan rakyat Provinsi Kepri,” kata Ketua HMI Tanjungpinang-Bintan, Ardiansyah saat menyampaikan tuntutannya di Gedung DPRD Kepri, Jumat (13/1).
Adapun sosok idaman Wakil Gubernur Kepri versi HMI adalah, orang yang mampu menata Kepri lebih baik lagi, dengan cerminan berakhlak mulia beriman dan bertaqwa. Sehingga dengan sosok ini, Kepri kedepan akan maju sejahtera.
Menanggapi tuntutan pendemo, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak akan membawa aspirasi pendemo ke partai pendukung.
Jika nantinya partai pendukung mengusulkan nama, Jumaga berjanji lembaga yang dipimpinnya akan segera meneruskan .
“Kalau dua nama usulan wagub ini sampai ke DPRD, saya garansi, satu minggu paling lama kami kerjakan,” kata Jumaga.
Kebutuhan posisi Wakil Gubernur ini, sambungnya sangat penting. Karena bagaimanapun juga Provinsi Kepri masih membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) diposisi Wakil Gubernur.
Bahkan selain menuntut pengisi posisi Wagub, HMI Tanjungpinang-Bintan, HMI protes kebijakan Pemerintah dan menolak PP 60 tahun 2016 tentang kenaikan biaya kendaraan bermotor, kenaikan tarif listrik.
Setelah melihat kebijakan pemerintahan Jokowi – JK, saat ini menunjukkan bahwa rezim sekarang memang tidak ada bedanya dengan pemerintahan Neoliberal sebelumnya.
“Bukan hanya itu, komitmen Jokowi untuk tetap mempertahankan demokrasi justru terlihat mulai “diberaki” oleh dirinya sendiri. Presiden yang katanya pro rakyat ini malah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat memberatkan rakyat. Dimulai kado Tahun baru yakni, pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan pembayaran tarif kendaraan bermotor mulai dari STNK, pajak, BPKB hingga tiga kali lipat,” kata Ardiansya dalam orasinya.
Lanjut disampaikan seluruh kebijakan ekonomi dan politik Jokowi, justru menunjukkan bahwa Jokowi hanya peduli pada modal, pada masuknya investasi asing. Sementara terhadap rakyat, penggusuran, upah murah, sistem kerja outsourcing, represif, penarikan maupun penghapusan subsidi dan kebijakan neoliberal lainnya terus berlanjut.
Sementara disisi lain “tampilan populis” Jokowi tetap dilakukan untuk menutupi semua kebijakan anti rakyat, dengan tujuan “rakyat” terus tersihir bahwa ia adalah Presiden rakyat.
“Apakah pemerintah telah kehilangan cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi bangsa selain dengan membebankannya pada rakyat?,” ucapnya.
Dengan tegas, Ia menyampaikan dan menolak dengan tegas kenaikan biaya tarif listrik yang mencapai 242,5 persen karena akan melemahkan daya beli masyarakat.
Mendesak Presiden Jokowi mencabut PP nomor 60 tahun 2016 dan membatalkan kenaikan tarif listrik untuk rakyat kecil, dengan pelanggan berdaya 900 VA. Dan meminta Presiden kembali kejalan yang benar atas setiap kebijakan yang dibuat yakni berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila. (AFRIZAL).
Komentar