oleh

Dewan Minta Dishub Kepri Jelaskan Status Pengelolaan Pelabuhan Dompak

Tanjungpinang, Tuah Kepri –

Anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah pada rapat dengar pendapat dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Selasa (22/3) siang, mempertayakan kejelasan status untuk pengelolaan pelabuhan Internasional Dompak.

Karena hingga kini, untuk status pengelolaanya masih simpang siur. Pasalnya pelabuhan yang dibangun dengan menggunakan anggaran APBN, tersebut mau diambil alih pengelolaannya oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Padahal, pelabuhan dan lahannya ini di wilayah Provinsi Kepri. Seharusnya pengelolaan pelabuhan ini jadi milik provinsi Kepri,” kata Irwansyah.

Dengan tidak jelasnya status pengelolaanya, Irwansyah meminta Pemerintah Provinsi Kepri melalui dinas perhubungan, harus bisa segera menjelaskan status pengelolaan pelabuhan tersebut. Sebelum pelabuhan itu di operasionalkan tahun 2016.

“Masyarakat Kepri sangat menanti pelabuhan ini segera dioperasionalkan. Karena kita sebagai wakil rakyat, perlu tahu siapa yang akan mengelola pelabuhan ini. Dinas terkait harus segera bisa memberi jawaban,” uapnya.

Selain itu kata Dia, pelabuhan ini sangat diharapkan dikelola oleh daerah, selain jadi ikon Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepri, juga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Haarapan kita pelabuhan ini di kelola oleh daerah. Dengan demikian PAD kita pasti bisa bertambah, berbeda jika diambil alih pusat, tentu keuntungan akan ke pusat padahal pelabuhan ada di kita,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kepri, Azis menyampaikan, saat ini pihaknya belum bisa memastikan kejelasan pengelolaan pelabuhan. Pasalnya Kemenhub bersikukuh akan mengambil alih pengeloaan pelabuhan tersebut.

“Status pelabuhan Dompak ini sudah dimulai 2006 lalu, dan waktu itu pemerintah mengatakan akan menyerahkannya pada daerah. Namun setelah pemerintahan baru, Kemenhub bersikukuh bahwa itu akan dikelola pusat,” ucap Aziz.

Meski demikian, Azis mengaku tetap meloby pusat agar pengelolaan pelabuhan nantinya melibatkan pemerintah daerah. (AFRIZAL).

Komentar