TANJUNGPINANG, TUAHKEPRI – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengagas pada tahun 2024 mendatang, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kepri dapat memanfaatkan program bantuan pinjaman bunga Nol persen (0%).
Program ini akan memiliki plafond maksimal sebesar Rp40 juta rupiah, yang mengalami peningkatan 100 persen dibandingkan dengan maksimal pinjaman sejak kebijakan ini pertama kali digulirkan pada tahun 2021 lalu, yang hanya sebesar Rp20 juta.
Gubernur Ansar Ahmad menjelaskan, bahwa peningkatan plafond pinjaman ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, salah satunya adalah aspirasi dan masukan yang diterima dari para pelaku UMKM di Kepri.
“Insha Allah, plafond pinjaman maksimal kita tingkatkan menjadi Rp40 juta di tahun depan. Ini merupakan hasil evaluasi berdasarkan masukan dari pelaku UMKM. Mereka membutuhkan bantuan modal yang lebih besar sebab di angka sebelumnya terasa kurang maksimal. Sementara tawaran dari bank-bank lain plafond pinjamannya bisa lebih tinggi meski dengan bunga,” kata Gubernur Kepri Ansar, Selasa (10/10/2024).
Gubernur juga menyatakan keterbukaannya untuk terus menerima aspirasi dari masyarakat sebagai bahan evaluasi berjalannya program ini.
“Ini untuk memastikan pemanfaatan di tengah bergeliatnya pertumbuhan ekonomi Kepri yang memasuki fase peningkatan setelah sebelumnya berada pada fase pemulihan,” ujarnya.
Berdasarkan laporan Bank Riau Kepri Syariah, hingga tanggal 30 September 2023, sejak awal diberlakukan, sebanyak 1.100 UMKM telah memanfaatkan program ini. Rinciannya adalah 142 UMKM pada tahun 2021, 613 UMKM pada tahun 2022, dan 345 UMKM pada tahun 2023. Jumlah plafond kredit yang terserap mencapai Rp20,72 miliar dengan total margin subsidi yang telah ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kepri sebesar Rp1,94 miliar.
Dari 1.100 UMKM yang telah memanfaatkan program ini, mereka tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota di Kepri. Kabupaten Natuna menjadi yang terbesar dengan 349 UMKM dan plafond pinjaman mencapai Rp6,64 miliar, diikuti oleh Kota Tanjungpinang dengan 259 UMKM dan plafond Rp4,94 miliar, Kabupaten Karimun dengan 169 UMKM dan plafond Rp3,18 miliar, Kota Batam dengan 124 UMKM dan plafond Rp2,26 miliar, Kabupaten Lingga dengan 92 UMKM dan plafond Rp1,66 miliar, Kabupaten Bintan dengan 64 UMKM dan plafond Rp1,25 miliar, serta Kabupaten Kepulauan Anambas dengan 43 UMKM dan plafond Rp808 juta.
Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah UMKM Kepri keseluruhan yang mencapai kurang lebih 164 ribu, jumlah UMKM yang telah memanfaatkan program ini masih merupakan sebagian kecil, yaitu hanya sekitar 0,7 persen. Oleh karena itu, selain melakukan sosialisasi rutin melalui media sosial dan situs resmi Pemerintah Provinsi Kepri, Gubernur Ansar selalu menyosialisasikan program ini pada setiap kunjungan kerjanya di wilayah Kepri. Dia juga mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk ikut mendukung keberhasilan program ini sampai ke tingkat daerah.
“Kita juga meminta Pemerintah Kabupaten dan Kota ikut menyukseskan program ini sampai ke daerah. Bagi masyarakat yang ingin informasi lebih lanjut, jangan sungkan bertanya ke Cabang BRKS terdekat atau Dinas Koperasi UMKM, baik kabupaten/kota, maupun provinsi, agar pemanfaatan program ini dapat maksimal,” ucapnya. (ZAL/Ron).
Komentar