Pemko Tanjungpinang Berharap Dapat Memiliki Badan Kawasan Sendiri

Tanjungpinang251 views

Tanjungpinang, Tuah Kepri – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, berharap dapat memiliki Badan Kawasan sendiri.

Hal ini disampaikan Wakil Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S. IP saat menjadi narasumber Diskusi Publik Konsultasi Rencana Tata Ruang Kawasan Bintan, Batam, Karimun yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN, di Harris Hotel Batam, Kamis (29/8/2019).

Dengan adanya revisi Perpres nomor 87 tahun 2011, Pemerintah Kota Tanjungpinang berharap dapat memiliki Badan Kawasan sendiri,” harapnya kepada Dirjen Tata Ruang Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPNm

Rahma menyampaikan, dalam kajian dan usulannya saat ini Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyesuaikan pembangunan dengan mematuhi tata ruang.

Menurutnya, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 tahun 2018 terkait Rencana Dasar Tata Ruang.

“Selama ini Tanjungpinang masih bergabung dengan Badan Kawasan Bintan, untuk itu kami berharap dalam revisi Perpres tersebut dapat melahirkan Badan Kawasan Kota Tanjungpinang agar perkembangan investasi di Tanjungpinang dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kemudahan kepada investor yang akan masuk ke Tanjungpinang,” pinta Rahma.

Sejauh ini dikatanya, Tanjungpinang hanya memiliki 2 wilayah FTZ, yaitu Dompak dan Senggarang. Dalam kesempatan ini, Rahma juga meminta agar kebijakan FTZ dapat diterapkan secara menyeluruh.

Abdul Kamarzuki selaku Dirjen Tata Ruang Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN menjelaskan, bahwa Perpres Nomor 87 tahun 2011 memang harus segera dievaluasi dan direvisi dengan menyesuaikan perkembangan investasi daerah yang terus mengalami perubahan.

Menurutnya, tata ruang merupakan pintu investasi yang baik. Hal ini bertujuan untuk keterjaminan pelaksanaan dalam operasional agar dapat berdampak baik bagi masyakarakat.

“Saya mengapresiasi kepala daerah yang patuh dengan tata ruang.  Apabila ada masalah jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi,” ujar Abdul Kamarzuki.

Sementara menurut Drs. Naharudin, M.TP Kepala Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang mewakili Gubernur Provinsi Kepri menyebutkan, bahwa pola penataan ruang harus dilaksanakan secara hirarkis dan saling bersinergi.

“Untuk itu perlu kerjasama bagi kita semua agar penaataan ruang dapat berjalan dengan baik dengan konsep sesuai dengan arahan Perpres nomor 87 tahun 2011 tentang Penataan Ruang,” ujar Naharudin. (ZAL/Hum).

Komentar