Jakarta, Tuah Kepri – Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Jakarta, Selasa (20/9) 2016 siang, menyerahkan penghargaan khusus atas pencapaian lima kali berturut-turut menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun.
Hanya tiga provinsi yang mendapat penghargaan khusus ini, yaitu Kepri, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Penghargaan ini disejalankan dengan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Nurdin menegaskan, ke depan bagaimana uang yang ada, betul-betul bermanfaat untuk rakyat.
“Tidak hanya tertib administrasi saja, tetapi bagaimana penggunannya bermanfaat dan dirasakan rakyat,” kata Nurdin.
Malah ke depannya, kata Nurdin, penggunaannya harus terukur. Misalnya bagaimana pembangunan jalan yang jelas mendukung investasi serta membantu pergerakan ekonomi masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan.
Penggunaan terukur yang dimaksud Gubernur adalah, bagaimana setiap rupiah benar-benar sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dan benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat.
“Hasil setiap rupiah penggunaannya bermanfaat buat rakyat,” kata Nurdin.
Defisit yang diderita sekarang bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan pembangunan sama sekali. Ke depannya, tegas Nurdin, belanja-belanja yang dilakukan seperti infrastruktur adalah untuk mendorong pergerakan ekonomi rakyat.
Keinginan Gubernur Nurdin sejalan dengan penegasan Presiden Jokowi yang ingin pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, secara transparan, secara akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Bukan berorientasi pada prosedur, tapi berorientasi pada hasil.
“Prosedurnya mengikuti, iya. Tapi orientasinya adalah hasil. Dan prinsip-prinsip ini harus bisa diwujudkan secara konkret dalam laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan tepat waktu,” tegas Presiden.
Selain di Dhanapala, Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, dilaksanakan di Istana Negara, Selasa (20/9/2016) pagi. Pembukaan itu dilakukan langsung Presiden Joko Widodo.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Gubernur, Bupati, Walikota, beserta seluruh jajaran, agar tidak hanya berhenti pada mengejar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan. (AFRIZAL).
Komentar