KORUPSI MUSUH BERSAMA
Galleri,TANJUNGPINANG, Korupsi Musuh bersama, hal itu disampaikan Gubernur H. Ansar Ahmad pada rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Sri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (24/03/2021), dalam kegiatan program koordinasi, supervisi pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK.
Program sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 pada seluruh Pemerintah Daerah di Republik Indonesia.Hasilnya sudah dapat terlihat dengan semakin mudahnya masyarakat menerima pelayanan, semakin terbukanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang merupakan salah satu sumber terbesar terjadinya korupsi di Indonesia.
Hasil yang di peroleh Pemerintah Provinsi Kepri kata Gubernur memang masih jauh dari sempurna. Capaian tahun 2020 atas indikator capaian Korsupgah hanya sebesar 75,29 persen. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan capaian 2019 yaitu dengan capaian sebesar 89 persen. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi pandemi sangat berpengaruh terhadap kinerja pendapatan daerah.
Korupsi mampu merusak sendi-sendi bangsa, membuat cita-cita luhur pendiri bangsa sulit untuk diraih, kesejahteraan masyarakat terabaikan. Oleh karenanya dia bersama Wakil Gubernur Kepulauan Riau, mempunyai misi yaitu “Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan”.
“Tata kelola pemerintahan yang bersih adalah merupakan satu dari tujuh program unggulan yang akan dituangkan dalam Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021–2026. Ia berharap dengan pemerintahan yang bersih, terbuka dan akuntable, dapat mempercepat pencapaian visi yaitu “Terwujudnya Kepulauan Riau Yang Makmur, Berdaya Saing Dan Berbudaya,” kata Ansar.
Kedepan menurut Gubernur dirinya akan lebih meningkatkan komitmen terhadap program-program pencegahan korupsi pada pemerintah Provinsi Kepri tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Karena itu pihaknya sangat berharap bantuan, dukungan dan pedoman dari Tim Korsupgah KPK dalam membimbing menjalankan program-program anti korupsi di Pemerintah Provinsi Kepri.
Dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa demi kesejahteraan rakyat, Gubernur mengajak agar program pencegahan korupsi harus dikedepankan. Program harusnya tidak hanya dilaksanakan oleh KPK melainkan di seluruh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau, dimulai dari mengidentifikasi celah-celah pengendalian yang menyebabkan terjadinya fraud. Menetapkan rencana tindak pengendalian yang tepat, efektif dan efisien dan melakukan pemantauan yang memadai atas rencana yang telah ditetapkan.
Gubernur berharap dapat menjadi momentum bersama dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi /Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau. “Korupsi adalah Musuh Bersama”.
Pimpinan KPK RI Nawawi Pamolango dalam pemaparannya menyampaikan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi punya enam tugas pokok, diantaranya adalah tugas pencegahan yaitu melakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.Selain itu KPK juga melakukan tugas koordinasi seperti saat sekarang, kemudian monitoring pelaksanaan tugas pemerintah baik di pusat dan daerah, supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi, melakukan tugas penindakan, penyidikan dan penuntutan serta melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dirinya mengharapkan kerjasama semua pihak, baik dari Pemerintah Daerah, Forkompinda, BPKP, BPN serta peran serta masyarakat dalam untuk mengawal dan mencegah terjadi tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. “KPK tidak mungkin kerja sendiri dan harus sinergi bersama, Insya Allah kita bisa,” katanya.
Acara rapat koordinasi ini juga disejalankan dengan Penandatangan Komitmen Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat oleh Kepala Daerah dari Gubernur hingga Bupati/ Walikota. Juga dilakukan penyerahan sertifikat tanah aset Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 115 sertifikat, kemudian juga dilakukan penandatangan berita acara serah terima aset P3D dari Pemerintah Kota Tanjungpinang kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan
Hadir Kasatgas I Korsopgah KPK RI Maruli Tua Manurung, Kasatgas Pendidikan RI Agung Kusnandar, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H. TS. Arif Fadillah, Kejati Kepri Hari Setiono, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, Kepala Zona Kamla Maritim Barat Laksamana Pertama TNI Hadi Pranoto, Kogabwilhan I Brigjen TNI Srigunanto, Danlanud RHF Tanjungpinang Kolonel Pnb Andi Wijanarko, Bupati/ Walikota se-Provinsi Kepri, Ka. Kanwil BPN Provinsi Kepri Askani, Instansi Vertikal, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, OPD Provinsi Kepri terkait.
Narasi : Humas.
Komentar