Ini Alasan Polisi Segel PT PRP Tanjungpinang Terkait Limbah B3

Tanjungpinang, Tuah Kepri – Polda Kepri menyegel PT Panca Rasa Pratama (PRP) Tanjungpinang yang memproduksi teh prendjak, minuman kemasan ravel dan minuman canbo serta kecap asin chez’s, Senin 25 Februari 2019 lalu, setelah ditemukan adanya indikasi pelanggaran dilakukan perusahaan atas dugaan tindak pidana lingkungan hidup.

Hal ini disampaikan Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto Sik, melalui
Kabidhumas Polda Kepri, Kbp Drs S. Erlangga didampingi oleh Dir Reskrimsus Polda Kepri Kbp Pol. Rustam Mansur, S.I.K., Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri Kompol Juleigtin Siahaan, SIK, MIK pada saat konferensi Pers dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di PT. PRP Tanjungpinang Kepri, Sabtu (2/3/2019) sekitar pukul 10.00 wib di Media Center Bid Humas Polda Kepri.

Kabid Humas Polda Kepri, Erlangga dalam rilisnya menyampaikan, kejadian pada hari Jumat, 22 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wib, tim melakukan pengecekan PT. PRP yang beralamat di Km. 8 Jalan DI Panjaitan Air Raja, Tanjungpinang.

Pada lokasi kejadian di perusahaan PT. PRP yang memproduksi teh prendjak, minuman kemasan ravel dan minuman canbo serta kecap asin chez’s, dengan Direktur utama PT. PRP yaitu Inisial RS dan komisaris Inisial BD, tim menemukan fakta adanya limbah yang berserakan di area perusahaan.

Lanjut kata Erlangga, perusahaan ada menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas, juga didapati limbah B3 berupa kaleng cat bekas. Selain itu perusahaan tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dan tidak memiliki izin TPS.

Lalu di lokasi, air yang digunakan untuk pengusahaan air kemasan ravel berasal dari sumur bor (air dalam tanah) di Jalan Engku putri tepatnya di lokasi sekolah Toan Hwa.

Dir Reskrimsus Polda Kepri, Kbp Pol. Rustam Mansur, S.I.K juga mengatakan bahwa bahan-bahan berbahaya kalau dbiarkan dapat mengakibatkan masyarakat nanti akan terkena dampaknya akibatnya.

“Dalam rangka penegakan hukum kalau kita biarkan dampaknya ini sangat luas, menyebabkan rendahnya udara segar di sekitar pabrik. Kemudian air tercemar akibat dari tidak adanya proses akhir sampah atau tempat pemprosesan akhir. Ini merupakan upaya yang kita lakukan dalam rangka mengamankan masyarakat jangan sampai mencemari air dan timbul penyakit,” katanya.

Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan nanti tentu harus ada yang bertanggung jawab atas hal ini. “Infornasi ini kita dapat dari laporan masyarakat dan masyarakat memberikan masukan ke kita dan tentu kita harus proses, kita cek pesanan dan kita temukan seperti itu fakta nya,” ucapnya.

Atas temuan ini, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wib, tim melakukan pemasangan garis polisi di dalam lokasi PT. PRP Tanjungpinang.

“Dikarenakan PT. PRP tidak kooperatif dengan membuang limbah B3 yang sudah diamankan (tumpukan glasswoll) oleh petugas ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga selanjutnya dianggap perlu untuk melakukan pemasangan garis polisi pada lokasi yang ditemukan limbah B3, Senin tanggal 25 Februari 2019, tim melakukan pemasangan garis polisi di gerbang utama PT. PRP Tanjungpinang, karena dikhawatirkan ada barang bukti yang dapat keluar dari PT. PRP, ” ucapnya.

Adapun barang bukti tersebut, katanya yaitu kaleng cat bekas sebanyak 7 (tujuh) kaleng kecil dan 16 (enam belas) kaleng besar 17 (tujuh belas) ember plastik bekas tempat cat. 3 (tiga) drum berisi oli bekas. 4 (empat) jirigen berisi oli bekas. 2 (dua) jirigen kosong.1 (satu) drum glasswool/limbah terkontaminasi.

Sementara pasal yang dilanggar, yaitu
Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian pasal 102 :“setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Lalu Pasal 59 ayat (4) : “pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Pasal 103 :“setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” (ZAL/Hum Polda Kepri).

Email Autoresponder indonesia
author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Ini Alasan Polisi Segel PT PRP Tanjungpinang Terkait Limbah B3"