BATAM, TUAHKEPRI – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ahmad SE MM meresmikan jembatan penghubung antara Pulau Subang Mas dan Air Raja, Kecamatan Galang, Kota Batam, pada Sabtu (7/9/2024).
Gubernur berharap jembatan ini akan menjadi solusi peningkatan perekonomian masyarakat di kedua pulau tersebut.
“Jembatan ini akan memperlancar mobilitas orang dan barang sehingga perekonomian masyarakat di sini bisa lebih berkembang,” kata Gubernur Ansar dalam sambutannya.
Acara peresmian ini juga dihadiri oleh Lurah Subang Mas, Suyatmi, Sek lur Air Raja, Irawati, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda setempat.
Selain memberikan dampak positif terhadap perekonomian, jembatan ini juga diharapkan dapat memperlancar proses pendidikan bagi pelajar SMP dan SMA yang harus menyeberang dari Subang Mas ke Air Raja.
Sebelum dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), jembatan yang menghubungkan kedua pulau ini hanya berbahan kayu.
Kini, dengan rangka dan lantai beton serta pagar pengaman di kedua sisi, jembatan ini lebih aman dan nyaman untuk dilintasi, baik oleh pejalan kaki maupun kendaraan roda dua dan empat.
Handoko, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim Pemprov Kepri, menjelaskan bahwa jembatan ini dibangun dengan menggunakan dana APBD Kepri tahun 2024 sebesar Rp1.476.706.360.
Proyek ini dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana CV Bina Insan Gemilang dengan CV Nusa Dua Consultant sebagai konsultan pengawas, dan memiliki panjang 60 meter serta lebar 2,5 meter.
“Pengerjaan rampung lebih cepat dari jadwal. Waktu kontrak kerja 120 hari kalender, tetapi sudah selesai dalam 75 hari kerja,” ujar Handoko.
Selain meresmikan jembatan, Gubernur Ansar juga memaparkan beberapa program unggulan yang disambut baik oleh masyarakat setempat.
Program-program tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, dukungan bagi UMKM, serta proyek strategis lainnya.
Gubernur juga menekankan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemprov Kepri tidak dapat berjalan maksimal jika hanya mengandalkan dana APBD yang terbatas.
“Dibutuhkan upaya lebih, seperti menarik dana dari Pemerintah Pusat (APBN). Dan ini membutuhkan cara untuk meyakinkan Pemerintah Pusat, termasuk kementerian terkait,” tutupnya. (Red).
Editor : Rizal
Komentar