Tanjungpinang, Tuah Kepri – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah gerah atas kritikan ketua Komisi 1 DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu, yang mengatakan masa kepemimpinannya Lis-Syahrul Kota Tanjungpinang selama 4 tahun, masih belum mengakomodir aspirasi masyarakat, masih kurangnya Ruang Kelas Baru (RKB) dan permasalahan inflasi yang dianggap belum mampu dikendalikan.
Bahkan dalam hal ini, pemerintah Kota Tanjungpinang menyatakan siap menghadiri pertemuan dengan Komisi I DPRD Tanjungpinang, bila komisi tersebut melayangkan undangan untuk memaparkan progres Tanjungpinang selama kepemimpinan Lis – Syahrul.
“Sebagai anggota DPRD harusnya Maskur berbicara berdasarkan data, jangan berbicara asal bunyi,” ucap Lis di Aula Bulang Linggi, Jumat (16/1).
Selain itu Maskur perlu tau, untuk mengkritik pemerintah seorang dewan harus memiliki dan melihat data. Salah satunya kritikan tentang ketidakmampuan Pemko Tanjungpinang mengendalikan inflasi daerah.
“Tanjungpinang ini mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia sebagai kota terbaik mengendalikan inflasi se-Provinsi Kepri,” ucap Lis.
Untuk diketahui katanya, bahwa penghargaan tersebut bukan atas permintaan pemerintah, tapi diberikan secara riil oleh BI dengan melihat upaya yang dilakukan Kota Tanjungpinang untuk mengendalikan inflasi.
Lis sarankan kepada Maskur, sebagai politikus Lis ingin menunjukkan bahwa orang politik tidak hanya asal bicara, tapi berdasarkan data. Karena, data itu yang memperkuat pernyataan dari seorang dewan.
Kemudian untuk kritikan tentang pengaspalan, Lis mengakui bahwa pengaspalan jalan yang dilakukan belum seluruhnya. Karena yang bisa dibangun hanya usulan yang sudah teregistrasi di dalam daftar.
“Kalau ada jalan yang rusak tapi belum terdaftar didalam aset kita, ya gak bisa diaspal. Karena setiap kegiatan dalam anggaran, harus dipertanggungjawabkan jadi tidak bisa sembarang,” ucapnya.
Sebelumnya pada wawancara terpisah, sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang Maskur Tilawahyu menyatakan empat tahun kepemimpinan Lis-Syahrul Tanjungpinang masih kekurangan ruang kelas baru.
“Berdasarkan data dinas pendidikan, Tanjungpinang masih kekurangan 110 ruang belajar untuk sekolah dasar dan 19 ruang belajar untuk jenjang pendidikan menengah pertama,” kata Maskur Tilawahyu.
Ia mengatakan bahwa Pemko Tanjungpinang memang ada melakukan pembangunan untuk ruang kelas baru, tapi hanya sebagian kecil dari kebutuhan.
Maka dalam hal ini, Maskur menilai pemerintah daerah belum mampu mewujudkan harapan masyarakat Kota Tanjungpinang di sektor pendidikan.
Selain itu katanya Pemko Tanjungpinang dinilai belum mampu mengendalikan inflasi daerah. Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Tanjungpinang selama Januari – November 2015 mencapai 2,84 persen, atau berada di atas 2,59 persen inflasi nasional di periode yang sama.
“Kondisi ini dapat membuat daya beli masyarakat lemah dan memicu kenaikan angka kemiskinan,” tegas Maskur.
Bahkan Maskur menilai, belum melihat upaya serius Pemko Tanjungpinang untuk menanggulanginya.
Sementara untuk infrastruktur jalan, menurut Maskur justru memberi apresiasi terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Akan tetapi, ia berharap pengaspalan jalan diprioritaskan kepada aspirasi masyarakat yang telah diusulkan beberapa tahun lalu. (AFRIZAL).
Komentar