BPN Tanjungpinang : Setiap Kelurahan Ada Kawasan Hutan Tidak Bisa Diterbitkan Surat Sertifikat

Tanjungpinang368 views

Tanjungpinang, Tuah Kepri – Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Kota Tanjungpinang, menyampaikan, disetiap Kelurahan di Tanjungpinang ada lahan kawasan hutan yang tidak bisa diterbitkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM).

” Tapi hanya sebahagian kecil kawasan lahan tanah di setiap 18 Kelurahan di empat Kecamatan Kota Tanjungpinang, yang tidak bisa diterbitkan suratnya menjadi sertifikat hak milik , karena masuk kawasan hutan atau kawasan hutan lindung,” kata Kepala Sub Seksi Penetapan Tanah kantor ATR BPN Kota Tanjungpinang,Trigantara, Senin (24/7/2018).

“Alasannya, karena sebahagian kawasan lahan tanah di 18 Kelurahan tersebut masuk kawasan hutan atau kawasan hutan lindung, tapi tidak besar hanya sedikit,” kata Kepala Sub Seksi Penetapan Tanah, kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Kota Tanjungpinang, Trigantara, Selasa (23/7/2018).

Namun wilayah kawasan hutan yang paling besar diantara 18 Kelurahan tersebut, kata dia, yaitu wilayah Kelurahan Pinang Kencana.

“Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur dikawasan Bandara yang merupakan ruang terbuka hijau (RTH), yang merupakan yang paling besar masuk kawasan hutan dan tidak bisa kita terbitkan sertiikat tanahnya,” ucap Tri.

Namun apabila ingin lahan tersebut untuk diterbitkan surat sertifikat hak milik, kata dia, harus ada surat rekomondasi dari instansi terkait yaitu dari Kehutanan.

“Jadi tinggal kita lihat dulu apa isi rekomendasi dari instansi Kehutanan itu, supaya lahan tanah bisa kita terbitkan menjadi sertifikat,” ujar Tri.

Acuan dasar hukum tentang lahan kawasan hutan, beradasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, nomor : SK 76./MenLHK-II/2015 tentang perubahan peruntukan kawasan mengenai bukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

Sedangkan yang dikatakan kawasan hutan yaitu adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

“Sebenarnya kita BPN dilema juga, karena masyarakat menginginkan lahan tanahnya menjadi surat sertifikat, karena berdampak terhadap nilai jual atau ekonomis masyarakat,” kata Tri. (ZAL).

Komentar