Tangjungpinang, Tuah Kepri – Wakil Ketua 1 DPRD Tanjungpinang, Ade Angga pimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama nelayan Kampung Bugis dan Dinas terkait membahas permasalahan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Selasa (9/5) di aula rapat DPRD Tanjungpinang Senggarang.
Ade mengatakan, sebelumnya ia sudah mengetahui permasalahan nelayan susah mendapatkan BBM subsidi. Maka itu dalam hal ini pihaknya melaksanakan RDP untuk mencarikan solusi.
“Jadi disini kita DPRD Tanjungpinang melaksanakan RDP untuk mencarikan solusi, bagaimana mereka para nelayan Kampung Bugis bisa mendapatkan BBM subsidi, yang sebelumnya mereka tidak mendapatkannya dan dikeluhkan mereka yang harus membeli dengan harga yang cukup tinggi,” kata Ade Angga.
Namun untuk mendapatkan BBM subsidi dari Pemerintah Tanjungpinang, tentunya nelayan harus melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi oleh nelayan. Dan. permaslahan pemberian minyak subsidi buat nelayan memang sedikit rumit. Tapi dengan adanya perwako kita akan secepatnya berkoordinasi untuk mendapatkan minyak subsidi buat nelayan Kampung bugis.
“Seperti yang disampaikan Dinas DP2KP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Tanjungpinang, harus melengkapi syarat Dokumen Pas kecil yang merupakan dokumen untuk berlayar dan pas kecil salah satu syarat mendapatkan Rekomonasi untuk mendapatkan izin berlayar yang nama surat keselamatan kapal (SKK),” ucap Ade.
Dan selama ini, sambung Ade, para nelayan belum semua mengetahui hal ini.
“Maka itu kita minta Dishub dan KP2KP Tanjungpinang mensosialisasikan hal ini, agar mereka para nelayan,” pinta Ade.
Azwar perwakilan nelayan Kampung Bugis mengatakan, permasalahan yang dialami oleh nelayan selama ini susah mendapatkannya BBM subsidi.
Bahkan katanya, mereka sudah mencoba menghubungi Pemerintah Kota Tanjungpinang, untuk mempertanyakan tentang keluhan yang dialami nelayan untuk mendapatkan minyak subsidi, tapi belum ada jawaban dari Pemko Tanjungpinang.
“Jadi permasalahan kami ini hanya ingin mendapatkan BBM bersubsidi dan kami sekarang berharap kepada DPRD Tanjungpinang untuk mencarikan solusi permasalahan kami untuk mendapatakan minyak subsidi, agar kami bisa beraktivitas kembali. Karena selama ini kami hanya membeli minyak dengan harga yang cukup tinggi,” kata Azwar.
Sememtara jumlah nelayan Kampung Bugis kata Azwar lebih kurang ada sekitar 25 nelayan dan saat ini masih menunggu bantuan BBM subsidi.
Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DP2KP) Raja Khairani mengatakan, permasalahan nelayan di Tanjungpinang merupakan prioritas didinasnya.
“Memang pada maret 2017, ada perwako yang telah dikeluarkan, cuma kami dengan instansi lainya belum ada koordinasi tentang perwako ini, apalagi masalah nelayan meminta BBM subasidi. Dan sebenarnya ini ada mis komunikasi saja, antara nelayan dengan pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang, ” katanya.
Permasalahan permintaan nelayan Kampung Bugis tentang BBM subsidi, kata Raja Khairani, terbentur salah satu persyaratan yang belum mereka lengkapi.
“Karena ada persyaratan untuk mendapatkan BBM subsidi yang harus mereka lengkapi dan ini merupakan surat rekomondasi bagi kami untuk nelayan mendapatkan BBM subsidi tersebut. Dan kedepan saya berharap, kita harus ada sosialisasinya tentang persyaratan mendapatkan BBM subsidi buat nelayan, ” ucapnya.
Sementara perwakilan Kasi Keselamatan Bidang Pelayaran dan Udara Dishub Tanjungpinang, Muhammad Habib, menyampaikan untuk permasalahan mendapatkan minyak subsidi harus ada melengkapi syarat dan melengkapi dokumen Pas kecil yang merupakan dokumen untuk berlayar atau nama Surat Keselamatan Kapal (SKK).
“Dokumen Pas kecil merupakan dokumen untuk berlayar dan SKK salah satu syarat mendapatkan Rekomonasi untuk mendapatkan izin berlayar dan BBM subsidi dan dokumen ini harus setiap tahun diperpanjang. Dan saya minta para nelayan untuk mengurus SKK tidak boleh diwakilkan,” kata Habib.
Selain Ade Angga, RDP juga dihadiri Wakil ketua 2 DPRD Tanjungpinang, Ahmad Dani, angota DPRD Tanjungpinang Burman Sirait, Kabag Ekonomi Tanjungpinang, M Amin (AFRIZAL).
Komentar