Tanjungpinang, Tuah Kepri – Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun menyebut bahwa, proyek pembangunan kawasan Gurindam 12 senilai Rp530 Milyar sudah sesuai kajian.
Tak hanya itu, Nurdin mengklaim bahwa pembangunan tersebut justru akan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Hal ini dikatakan Nurdin saat memberikan jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi DPRD di gedung DPRD, Rabu (22/11).
“Kami sudah menghitung cermat setiap pengeluaran yang ada. Nantinya, proyek pembangunan Gurindam 12 ini dapat mengatasi kawasan kumuh, memperbaiki lingkungan dan menjadi objek wisata yang baru,” ucap Nurdin diruang paripurna.
Selain menjawab soal infrastruktur, Nurdin juga menjawab soal alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan fungsi pendidikan. Untuk anggaran 2018 nanti, Nurdin mengatakan bahwa Pemprov Kepri tetap melanjutkan kebijakan alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.
“Kami berkomitmen menjalankan amanat undang-undang disetiap penganggaran. Untuk tahun 2018 nanti sektor pendidikan akan mendapat alokasi 20,68 persen dan kesehatan sebesar 10,6 persen dari total belanja daerah,” kata Nurdin.
Dengan alokasi anggaran yang besar ini, Ia berharap seluruh masyarakat Kepri dapat mengakses pendidikan dengan baik.
Gubernur juga menanggapi soal masih rendahnya realisasi pendapatan Pemprov Kepri selama ini. Untuk tahun mendatang, Ia telah memerintahkan jajarannya untuk lebih aktif lagi mencari sumber pendapatan baru. Sedangkan untuk sektor pajak kendaraan bermotor, Pemprov akan melakukan beragam inovasi. Antara lain menjemput pajak langsung kemasyarakat dengan Samsat Mobile atau Samsat keliling.
“Kami juga akan membuka samsat hingga ke pulau-pulau untuk menggenjot pendapatan,” tegas Nurdin.
Sebelumnya, DPRD Kepri mengkritisi nota keuangan DPRD Kepri. Mayoritas fraksi pesimis rencana anggaran kegiatan DPRD akan berjalan melihat struktur ekonomi yang masih lesu saat ini.
Sebelumnya Juru bicara Fraksi PKS-PPP Suryani mengatakan, menolak rencana prestisius Gubernur membuat proyek Gurindam12 di Tanjungpinang, yang penganggarannya menggunakan skema multiyears dengan anggaran Rp530 Milyar, Selasa (21/11) lalu.
” Terkait proyek multiyears yang menelan anggaran Rp530 milyar, PKS-PPP meminta untuk menunda atau tidak dianggarkan,” kata Suryani.
Penolakan ini bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah keuangan pemerintah Provinsi Kepri yang saat ini masih rendah. Proyek Multiyears, dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah dan membuat pembangunan yang direncanakan Pemprov Kepri tidak dapat berjalan.
“Alasan kami adalah kondisi fiskal daerah yang lemah. Dengan anggaran multiyear yang besar ini, akan menyedot dan mengurangi sektor lain,” ucap Suryani. (AFRIZAL).
Komentar