Tanjungpinang, Tuah Kepri – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tannjungpinang, mengelar rapat Paripurna penyampaian pandangan DPRD Kota Tanjungpinang terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2017, di Aula DPRD Kota Tanjungpinang, Selasa (4/7/2017).
Dalam rapat tersebut, semua Fraksi membacakan pandangannya.Seperti fraksi dari Partai PDIP, Syahrial mengatakan Pemko sudah melampaui target, dan ini tolak ukur menjadi penyerapan anggaran kedepan. Tapi menurutnya, dalam pelaksanaan APBD 2016 masih dievaluasi untuk perbaikan dimasa yang akan mendatang.
Kemudian Fraksi Partai Hanura, Reni juga mengatakan silfa yang cukup besar menjadi salah satu perekonomian yang tidak sesuai. Kedepan ia berharap,.seperti untuk peningkatan retribusi pajak daerah, pelaksanaan harus dihitung kongkrit jumlah pengendara dan parkir, agar menjadi salah satu pendapatan daerah.
“Pembahasan PP APBD kami dari fraksi Hanura berharap dilanjutkan pembahasannya,” katanya.
Fraksi dari Demokrat Plus, Agung mengapresiasi terhadap pemko mendapat WTP dari BPK dalam keuangan pemko Tanjungpinang.
“Kami berharap Walikota menjabarkan secara detail apa yang menjadi hambatan-hambatan. Penyerapan anggaran APBD , diharapkan merancang kegiatan pembangunan tidak menumpuk diahkir tahun,” ucapnya.
Selanjut juru bica Fraksi PKS, Muhamamd Arif juga mengatakan bahwa realisasi kegiatan masih perlu diperhatikan, untuk membelanjakan anggaran belanja daerah pemko.
Lanjut, Fraksi dari Gerindra, Mayanti juga meminta proses pengelolaan keuangan daerah pemko untuk pembangunan harus mengontrol dengan baik.
“Kita (fraksi Gerindra) menganggap jika ditinjau dari Pendapatan WTP dari BPK wajar saja. Dan harus melihat lebih jauh lagi bagaimana memanfaatkan keuangan demi kesejahteraan,” ucapnya.
Sementara fraksi PAN, Hasan juga menyampaikan bahwa WTP yang diperoleh Pemko, harus menjadi hal yang harus dipertahankan dan kedepan mendapat sesuatu yang lebih baik lagi.
“Realisasi anggaran APBD 2016 dianggap sudah terserap 59 SKPD perlu ditingkatkan lagi kedepannya.Demi kemajuan perekonomian pemko diharapkan bisa mengelola dengan baik keuangan daerah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang,” katanya..
Setelah itu, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul menjawab tentang pandangan DPRD Tanjungpinang terhadap Ranperda laporan pertanggungjawaban anggaran 2016.
Syahrul mengatakan, dirinya sudah mencermati pandangan dari 7 fraksi anggota DPRD Tanjungpinang. Terimakasih kepada PDIP atas pandangan yang diberikan, dan Golakr, Pemko akan memperhatikan catatan yang diberikan kepada pemko.
Begitu juga dengan pandangan Fraksi Hanura, katanya lima poin penting, silva tahun 2016 , pihaknya akan memperhatikan soal tentang keselarasan soal pendidikan dan begitujuga untuk fraksi faraksi yang lainya.(AFRIZAL).
Komentar