Bawaslu Tanjungpinang Akan Perketat Proses Pengawasan 5 TPS PSU

Tanjungpinang, Tuah Kepri – Bawaslu Kota Tanjungpinang, akan memperketat dan mengerahkan semua jajaran pengawas tempat pemungutan suara (TPS), di 5 TPS Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua Kecamatan di Kota Tanjungpinang.

Hal ini di katakan ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhamad Zaini, bahwa dampak dari PSU berpotensi terjadinya dugaan money politik, karena oknum tertentu akan mempengaruhi warga untuk memilih caleg tertentu dengan segala macam cara.

“Maka Bawaslu akan kerahkan semua jajaran Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, serta sinergi dengan Sentra Gakkumdu, Pemantau Pemilu, Gerakan Pramuka, Relawan dan warga untuk mencegah, melawan dan melaporkan adanya praktek money politik,” tegas Zaini.

Dijelaskan Zaini, terhadap oknum yang mencoba bermain dan apabila terbukti melakukan kejahatan money politik, maka terancam sanksi 3 tahun penjara dan denda uang Rp 36 juta rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Untuk itu Bawaslu mengajak semua warga untuk mengawal dan menjaga pemilu yang bersih, bermartabat dengan menolak, melawan dan melaporkan segala bentuk praktek money politik,” himbau Zaini yang juga Kordiv. Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga.

Sebelumnya KPU Kota Tanjungpinang telah mengumumkan akan dilaksanakan PSU di 5 TPS didua Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Kecamatan Bukit Bestari. 5 TPS tersebut yakni, TPS 14 Keluarahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur. Kemudian 4 TPS lainya berada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari yaitu TPS 14, 17, 31 dan 32.

“Untuk TPS 14 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur dilakukan PSU seluruh surat suara atau 5 surat suara. Kemudian 4 TPS yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari, untuk TPS 14 dan 31 hanya dilakukan PSU 3 surat suara sedangkan untuk TPS 17 dan 32 di lakukan PSU hanya untuk pemilihan presiden,” ucapnya.

Terjadinya PSU, kata dia, karena adanya pemilih yang bukan pemilih DPTB dan tidak memiliki form A5 pindah pilih, yang ikut mencoblos di TPS tersebut. Sesuai PKPU No.9 Tahun 2019 Pasal 65 Ayat 2 Huruf d, maka harus dilakukan PSU.

“Hasil investigasi lapangan Bawaslu Kota Tanjungpinang terhadap semua TPS tersebut, terdapat pemilih ber-KTP luar Kota Tanjungpinang, bahkan dari luar Kepri yang tidak membawa form A5”, ungkap Zaini. (ZAL).

author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Bawaslu Tanjungpinang Akan Perketat Proses Pengawasan 5 TPS PSU"