Bawaslu Kepri Ingatkan Kampanye Diluar Jadwal Sanksinya Pidana

Tanjungpinang, Tuah Kepri – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri mengingatkan, partai politik (Parpol) peserta pemilu (Pileg) 2019, tidak melakukan aktivitas kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan karena sanksinya bisa dipidana.

” Kampanye di luar jadwal bisa dikenakan sanksi pidana. Kampanye yang dimaksud menyampaikan sosialisasi visi, misi dan program parpol yang dilakukan oleh calon anggota legislatif,” kata Ketua Bawaslu Kepri, Muhammad Sjahri Papene.

Metodenya, katanya, ada bermacam-macam, mulai dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada masyarakat, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial.

” Apabila kedapatan bacalon Parpol Pileg menyampaikan sosialisasi visi misi dan pogramnya sebelum ditetapkan DCTnya yang belum masuk pada masa kampanye, maka akan kita tindak,” kata M Sjahri Papene.

Dia menjelaskan, sanksi pidana ini secara tegas diatur dalam Pasal 492 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu. Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

” Kampanye baru bisa dilakukan, dari tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019, setelah penetapan DCT. Saya minta agar para Bacaleg mematuhi aturan/PKPU dimaksud, ” ucapnya.

Sementata semua peserta Bacaleg dari 16 Parpol Pileg 2019 di Kepri, telah mendaftar ke KPU. Dan KPU Kepri telah menyerahkan hasil penelitian terhadap dokumen Bacaleg DPRD Kepri peserta Pemilu 2019 dan masa perbaikan mulai besok hingga  tangggal 31 Juli 2018.

Sementara berita dimedia Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, juga mengingatkan sebelumnya pada Parpol peserta pemilu 2019 tidak melakukan aktivitas kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan.

“Kampanye di luar jadwal bisa dikenakan sanksi pidana,” ujar Abhan.

Menurutnya, karena ada sanksi yang tegas, pihaknya meminta seluruh peserta pemilu 2019 tidak melakukan kampanye dari tanggal 27 Februari 2018 hingga 22 September 2018. Kegiatan kampanye, lanjut dia, bisa dilakukan dari tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

“Jika melakukan kampanye dalam rentang waktu 7 bulan sampai 23 September, maka yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pidana satu tahun kurungan dan denda maksimal Rp 20 juta,” tambahnya.

Abhan menambahkan, kampanye yang dimaksud adalah sosialisasi visi, misi dan program parpol yang dilakukan oleh calon anggota legislatif. Metodenya, kata dia, ada bermacam-macam, mulai dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada masyarakat, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, rapat umum, iklan di media massa cetak, media massa elektronik dan internet.

“Kampanye dengan metode pemasangan alat peraga di tempat umum dan iklan di media massa cetak, media massa elektronik serta internet difasilitasi oleh KPU dengan dana dari APBN. Iklan dan rapat umum hanya dilakukan 21 hari sebelum masa tenang, yakni dari 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019,” pungkasnya. (ZAL).

Komentar