LINGGA, TUAHKEPRI -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga kurang serius dalam menyelesaikan persoalan penyaluran BBM bersubsidi untuk para nelayan di Lingga.
Selain kurang serius, juga Pemerintah Provinsi Kepri harus mengevaluasi mekanisme penyaluran BBM solar bersubsidi di Kabupaten Lingga.
Ketua Koordinator Aliansi Pemuda Masyarakat (APM) yang mewakili aspirasi masyarakat Kabupaten Lingga, Zuhardi menyampaikan, penyaluran dan pendistribusian BBM bersubsidi jenis solar diwilayah kerja Pemerintah Kabupaten Lingga ini terkesan ugal-ugalan.
Melihat dalam implememtasinya ditemukan berbagai masalah.
Seperti kelangkaan BBM bersubsidi saat ini maupun penetapan badan usaha itu sendiri, terutama penetapan Sub penyalur. Karena menurutnya tidak berimbang dengan kesediaan Kouta BBM yang dimiliki daerah, sehingga dikeluhkan para nelayan untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi tersebut.
“Saya mendengar dan mendapatkan info bahwa ada surat berlambang Pemkab Lingga yang telah direkomendasikan di tanda tangani oleh salah satu OPD Dinas terkait, tidak berlaku untuk nelayan mendapatkan BBM Solar bersubsidi di kios Pertamina jualan minyak, ” kata Zuhardi, Minggu (14/8/2022).
Zuhardi yang akrab disapa bang Ju’ai menjelaskan, bahkan kios Pertamina berdalih, bahwa minyak itu habis dan tidak ada.
“Ini lucu sekali, kenapa Dinas terkait memberikan rekomendasi tapi kios yang di tuju menyatakan minyak itu habis, dan bahkan mendapat kabar lagi sudah 2 bulan berturut-turut para Nelayan tidak dapat. Dari persoalan ini kita melihat ada apa dan di mana peran kehadiran pemerintah.. sudah adakah mereka menata atau mereka mengatuhui tapi tidak bertindak…tentu nya tanda tanya besar buat kita ???, “ucap Juai.
Ia menambahkan, dalam persoalan ini seharusnya pemerintah daerah atau bagi intansi terkait, sudah layak survei dan memantau tentang peraturan peraturan dan mengecek apakah ini benar benar habis atau di duga ada penimbunan, hingga hak hak masyarakat yang membutuhkan tidak tersalurkan.
” Ingat dasar kerja peran pemerintah itu adalah buat rakyat bukan hanya sekadar ada tapi memang harus nyata berbuat. Saya akan segera melayangkan surat hering kepada pemerintah daerah dan DPRD Lingga. Bahkan saya akan melayang kan surat ke Gubernur Kepri bahkan ke pertamina untuk mengocek kelengkapan para kios pertamina yang ada di Kabupaten Lingga yang sesuai aturan bahan BPH evaluasi migas yang ada, ” kata Zuhardi.
Lanjut ia minta peran pemerintah harus serius. Bahkan ia juga akan meminta HNSI ikut serta dalam menangani masalah ini. Jika tidak, nanti ribuan para nelayan akan terkena dampak.
“Kita akan meminta untuk kroscek seluruh data para nelayan yang memang mereka mempunyai hak yang harus mendapatkan haknya, yang memang sesuai kerja nelayan jangan hanya mereka mendapatkan data nelayan, tapi yang menerima bukan nelayan sesungguhnya. Sekali lagi peran pemerintah itu harus nyata bukan sebuah nama,” ucapnya dengan tegas.
Dalam hal ini, kata Juai jika masih juga mengabaikan apa yang menjadi keluhan keluhan tapi pemerintah mengganggap ini hal sepele, maka dia tidak ragu mengumpulkan keseluruhan para nelayan se-Kabupaten Lingga.
“Saya akan kumpulkan para nelayan se-Kabupaten Lingga untuk naik kekantor pemerintah dan DPRD, karena di situ adalah rumah aspirasi rakyat, ” kata Juai. (R/DL).
Komentar