TANJUNGPINANG, TUAHKEPRI- Walikota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah menjadi narasumber dalam Dialog Tanjungpinang RRI dengan tema “Refleksi Otonomi Daerah”, di Studio Pro 1 RRI Tanjungpinang, Kamis (16/10/2025).
Lis memaparkan refleksi dan capaian pembangunan daerah dan menegaskan bahwa visi dan misi yang disusun bukan sekadar slogan, melainkan rumusan konkret dalam menyelesaikan persoalan kota.
“Visi-misi yang disusun adalah rumusan penyelesaian masalah melalui visi-misi Bima Sakti. RPJMD sudah ditetapkan dengan target capaian jelas dalam lima tahun ke depan,” kata Lis.
Namun kata Lis, pelaksanaan program pembangunan menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi anggaran. Menurutnya, hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami kondisi serupa, yakni pemotongan dana transfer pusat hingga 25 persen.
“Belanja pegawai kita sudah mencapai 48 persen dari total APBD. Ini angka yang besar. Sementara di sisi lain, masih banyak sarana pendidikan dan fasilitas publik yang harus kita perbaiki,” jelasnya.
Untuk mengatasi keterbatasan fiskal, Pemko Tanjungpinang menggandeng berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah.
Lis menyebut beberapa program prioritas yang menjadi fokus pembangunan, di antaranya pemerataan infrastruktur, revitalisasi sarana dan prasarana publik, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pemberian insentif bagi lansia serta warga tidak mampu, dan peningkatan iklim investasi serta ekonomi masyarakat.
“Tahun depan, kami akan membangun GOR dan merevitalisasi Lapangan Sulaiman Abdullah agar bisa digunakan untuk event internasional. Kami juga mendorong peningkatan pelayanan publik berbasis digital agar lebih efisien dan transparan,” ucapnya.
Lis juga menyinggung pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah telah melakukan assessment terhadap pegawai guna memastikan penempatan aparatur sesuai dengan kapasitas dan kompetensi.
Selain itu, efisiensi anggaran menjadi fokus utama dalam dua tahun terakhir. Saat awal menjabat, Pemko Tanjungpinang menghadapi defisit sekitar Rp200 miliar. Namun, melalui langkah rasionalisasi dan pemilahan kegiatan yang lebih tepat sasaran, defisit tersebut berhasil dikendalikan.
“Kami hanya melaksanakan kegiatan yang urgen dan berdampak langsung ke masyarakat. Perjalanan dinas juga sudah ditekan hingga hanya 25 persen dari sebelumnya,” katanya.
Menanggapi pertanyaan pendengar tentang tantangan bisnis online, Lis mengatakan bahwa perubahan zaman dan kemajuan teknologi tidak bisa dihindari. Pemerintah justru mendorong pelaku UMKM agar mampu beradaptasi.
“Kita dorong UMKM untuk upgrade, memahami teknik pemasaran digital, dan memperkuat kemasan produk agar lebih menarik. Pemerintah juga membantu dalam promosi dan pelatihan,” ungkapnya.
Di akhir dialog, Lis mengungkapkan harapan agar Pulau Bintan ke depan dapat menjadi kawasan bebas bea masuk secara menyeluruh. Hal ini diyakini akan memperkuat daya saing ekonomi daerah dan meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi PAD dari berbagai sektor, termasuk penertiban pajak reklame, retribusi ruang milik jalan, serta penanganan menara telekomunikasi yang belum berizin.
“Kita ingin kemandirian fiskal bisa meningkat. Itu bisa tercapai bila seluruh potensi PAD dikelola dengan baik,” ucapnya. (Red).
Komentar