RES Fobia: Tangani Keselamatan Rakyat Tanpa Langgar Konstitusi

JAKARTA,TUAH KEPRI – Penanganan terhadap keselamatan rakyat dapat dilakukan tanpa harus melanggar konstitusi. Sekalipun ada dalil yang berlaku umum dalam ilmu konstitusi bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) RES Fobia. (Foto: Istimewa)

Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) RES Fobia. (Foto: Istimewa)

Hal ini disampaikan oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, RES Fobia dalam keterangannyakepada Beritasatu.com di Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Dikatakan, keselamatan rakyat memang merupakan hukum yang tertinggi, tetapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk melanggar konstitusi.

Sebelumnya dalam acara silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat di markas Kodam V/Brawijaya Surabaya, Rabu (17/3/2021), Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, “Dalil yang berlaku umum kalau di dalam ilmu konstitusi itu adalah salus populi suprema lex, keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Kalau kamu ingin menyelamatkan rakyat, kamu boleh melanggar konstitusi, bahkan begitu,” tegas Mahfud.

Terkait hal tersebut, RES Fobia mengatakan, pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menentukan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Oleh karean itu, diperlukan penerimaan yang tepat oleh publik. Karena itu, staf pengajar Fakultas Hukum UKSW ini mengungkapkan, ada lima hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan hal tersebut.

Pertama, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia meyakini tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ada dalam sila pertama Pancasila. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 juga menunjukkan pengakuan Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai pemberi kemerdekaan, ketika menyebutkan, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.”

“Berdasarkan hal itu maka secara ideal masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia harus bekerja sama secara bertanggung jawab, karena menyadari bahwa dalam keadaan sesulit apa pun Tuhan Yang Maha Baik, dengan Kemahakuasaan-Nya tetap melindungi Indonesia. Keselamatan rakyat Indonesia ada dalam Kemahakuasaan Tuhan,” tandas alumnus Fakultas Hukum UNS dan Graduate School of Policy Studies – Kwansei Gakuin University – Japan ini.

Kedua, pernyataan Pak Mahfud itu menunjuk pada keadaan-keadaan khusus (special circumstances), karena Covid-19 berdampak luas pada kehidupan umat manusia, termasuk kita sebagai warga negara Indonesia. “Karena itu, respon atasnya juga harus bersifat khusus dan terukur, tidak bisa seenaknya melanggar konstitusi. Apalagi, dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, pernyataan seorang pejabat publik berpeluang membentuk kebijakan publik, bahkan menjadi bagian integral dari kebijakan publik itu sendiri. Kiranya tak dilupakan azas proporsionalitas dan pertanggungjawaban,” ujar pengamat kebijakan publik tersebut.

Ketiga, keselamatan rakyat tidak secara otomatis hadir dengan cara melanggar konstitusi. “Kata-kata Pak Mahfud, ‘kalau kamu ingin’, sesungguhnya memperlihatkan tentang urgensi perencanaan matang dan proses bertanggung jawab dalam operasionalisasinya. Karena itu, justru perlu kontrol yang jelas, kuat, dan jelas manfaatnya. Justru di sinilah, sebagai misal, DPR/DPRD harus jelas memerankan kewenangan dan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasinya. Kinerja lembaga perwakilan rakyat harus dapat dikontrol oleh masyarakat dan berbagai infrastruktur politik,” papar Mitra Kerja Indeks Demokrasi Indonesia tersebut.

Keempat, khusus urusan Covid-19, sesungguhnya ada dua masalah mendasar yang melekat dengannya. Pada satu sisi, tanpa Covid-19 pun sebenarnya sudah ada dalam banyak bentuk tentang jarak mutu kehidupan sosial di antara kita sebagai warga negara.

“Penyebabnya kan beragam. Sebut saja SDM yang tak merata kualitasnya pada berbagai daerah di Indonesia dan pada beragam sektor strategis pengembangan kehidupan negara dan warganya. Jangan sampai rakyat yang hendak diurus, rakyat sebagai yang berdaulat, justru tidak tahu tentang berbagai aspek manajerial dan pertanggungjawaban dana Covid-19, misalnya karena keterpencilan mereka secara geografis dan ketiadaan akses informasi,” kata RES Fobia.

Pada sisi lain, harus diakui ketidaksiapan pemerintah ketika pandemi ini datang dan bahwa faktanya masih terus berlanjut. “Pada kenyataannya pelayan publik terutama petugas medis melakukan layanan kesehatan sambil terus belajar dari situasi konkrit di lapangan. Mereka tergerus secara fisik maupun psikis. Alokasi sumber daya dan dukungan penuh kepada mereka, ya harus dijaga dan ditingkatkan. Jangan sampai konstitusi dilanggar tapi barisan tenaga medis justru terbengkalai,” tandasnya.

Kelima, mengharapkan sesuatu dan berkorban untuk itu, bisa jadi merupakan dua hal yang benar-benar berbeda, bahkan kontra produktif.

“Daripada membayangkan bahwa melanggar konstitusi adalah jalan kepada keselamatan rakyat, maka lebih bijak dan proporsional untuk berpandangan dan bergerak pada lintasan bermartabat bahwa penalaran, interpretasi, dan argumentasi hukum yang bersifat ekstensif dan sistematis, adalah lebih proporsional dan tepat guna,” kata RES Fobia.

Dia menambahkan, ekstensif dalam arti memperluas daya jangkau keberlakuan hukum. Sistematis dalam arti mampu menghubungkan pilar-pilar strategis yang bermanfaat dan saling mendukung dari isi hukum itu sendiri. Dengan begitu, yang awam hukum juga dapat menyaksikan hal-hal baik dan berketeladanan tentang kehidupan berhukum yang beradab dan tidak dengan gampang beranggapan konstitusi boleh dilanggar.

(Sumber: BeritaSatu.com).

Email Autoresponder indonesia
author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "RES Fobia: Tangani Keselamatan Rakyat Tanpa Langgar Konstitusi"