TANJUNGPINANG, TUAHKEPRI – Program makan siang gratis atau makan bergizi sehat untuk pelajar akan dimulai terhitung mulai 2 Januari 2025.
Pogram ini merupakan pogram prioritas Prabowo- Gibran, Presiden dan Wakil Presiden RI.
Di UU APBN Tahun 2025, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran Rp71 Triliun untuk membiayai program prioritas tersebut.
Namun, seluruh pemerintah daerah (Pemda) juga diminta mengalokasikan anggaran tambahan untuk mendukung program tersebut.
Untuk saat ini, di Kepri, Pemko Batam menyiapkan Rp65 miliar dan Pemko Tanjungpinang Rp15 miliar.
Sebelumnya, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemda agar berkontribusi dalam program makan siang gratis ini.
Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan mengatakan, pihaknya komitmen untuk mendorong penganggaran program makan siang gratis tersebut.
“Tentu kita dari DPRD Kepri pasti mendukung program itu, apalagi itu program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam upaya meringankan beban masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini,” kata Iman Sutiawan kepada sejumlah awak media, baru-baru ini.
Politisi partai Gerindra Kepri ini menegaskan bahwa program makan siang gratis ini adalah bagian dari strategi yang akan dilanjutkan di tingkat daerah baik melalui, Gubernur, Walikota atau Bupati terpilih di Pilkada serentak 2024 nanti.
“Gubernur, walikota, atau bupati terpilih harus juga menganggarkan itu di APBD,” tegas Iman.
Iman juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pengalokasian anggaran untuk memastikan bahwa program makanan bergizi ini dapat terlaksana dengan baik.
Dukungan penuh dari DPRD Kepri, terutama dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), menjadi jaminan bahwa program ini akan mendapat perhatian serius.
“Kita akan mendukung sekuat tenaga. Kami dari Fraksi Gerindra pasti, dan tentu nanti didukung dari partai koalisi,” tutupnya.
Adapun biaya per siswa untuk sekali makan siang Rp15 ribu. Isinya, nasi, ikan, sayuran, buah dan susu.
Makan bergizi gratis ini akan diarahkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan meliputi prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.
Program ini akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Adapun badan ini baru dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Tahun 83 Tahun 2024.
Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Senin (19/08/2024) di Istana Negara, Jakarta.
Program makan siang gratis ini tak hanya membantu orangtua dari segi biaya. Namun manfaat besar lainnya adalah pemenuhan gizi seluruh pelajar di Indonesia.
Selain itu, program tersebut juga akan membantu pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, setiap tahun perputaran uang untuk program makan siang gratis ini sekitar 34-39 miliar US$ atau sekitar Rp510 triliun hingga Rp585 triliun.
Uang itu akan berputar di seluruh Indonesia baik di desa, kecamatan dan kabupaten/kota.
Program makan siang gratis ini akan menghidupkan pelaku usaha kolam ikan, peternak sapi, petani dan pelaku kecil lainnya.
“Berapa ribu dapur akan tumbuh dan berapa banyak pekerja yang dibutuhkan. Ini semua akan membuat perputaran ekonomi yang sangat besar,” ujarnya dalam satu kesempatan saat berbicara di depan mahasiswa.
Pada 19 September 2024 lalu, pemerintah dan DPR-RI telah menetapkan UU APBN Tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.
Untuk sektor pendidikan tahun 2025 mencapai Rp722,6 triliun dan Rp71 triliun atau 2 persen dari APBN untuk program makan siang gratis.
Maka, selama program ini dijalankan lima tahun ke depan, akan terjadi peningkatan gizi pelajar di Indonesia. Ini juga berhubungan dengan persiapan dan pemantapan SDM bangsa menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. (*).
Editor : Rizal.
Komentar