oleh

KUA & PPAS APBDP 2022 Pemko Tanjungpinang Tidak Berpihak Ke Masyarakat

TANJUNGPINANG, TUAHKEPRI – Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022, mendapat kritik dan sorotan dari aktivis hukum Kota Tanjungpinang, Suherman.

Pasalnya Pemko Tanjungpinang Menaiki Anggaran untuk belanja pegawai senilai Rp. 505.900.215 .403 dari sebelumnya Rp 454.230 .446.795.

Suherman menilai KUA & PPAS APBDP 2022 Pemerintah Kota Tanjungpinang yang mengalokasikan belanja pegawai lebih dari 50% kurang berpihak kepada masyarakat dan melanggar hukum.

” Saya sebagai masyarakat berharap Belanja pegawai jangan dinaikan untuk APBDP ini, bila perlu dikurangi dan dikendalikan, ” ujarnya.

Ia pun menilai KUA PPAS APBDP 2022 kurang Rasional dan Proporsional dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

” Belanja pegawai Tanjungpinang sangat tinggi Rp 500 Miliar lebih, dari APBDP Rp 1 Triliun, artinya 50% APBD hanya diperuntukan untuk pegawai dirasa Pemerintah kurang Proporsional dan Rasional dalam menetapkan anggaran, ” ucap Suherman.

Ia menilai kebijakan Pemko Tanjungpinang ini di duga menambrak dan bertentangan dengan aturan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

” Hukum telah membatasi maksimal sebesar 30% persen untuk belanja pegawai, Beleid ini perlu dimaknai bukan hanya sebagai ketentuan saja melainkan perlu dimaknai Teleologisnya yaitu untuk membuat ruang belanja untuk publik semakin besar dan manfaat yang diterima masyarakat Tanjungpinang akan lebih besar,” jelasnya.

Ia pun mencontohkan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam pengelolaan belanja daerah yang memotong dan meminimalisir pagu anggaran untuk pegawai.

“Saya merasa yakin dan percaya pastilah Pegawai Kota Tanjungpinang ini tidak keberatan dan mempersoalkan terkait anggaran di pangkas sebagaimana yang pernah terjadi di Pemrintah Kabupaten Bintan telah menerapkan nya, ” katanya.

Ia menganjurkan APBD ini kalau bisa 70% persen sebagian besarnya diarahkan untuk program dan kegiatan yang strategis menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan perekonomian.

” Perlu diliat infrastruktur kita seperti apa sekarang, masih jadi langganan banjir hingga saat ini belum terselesaikan dan lain -lainnya, ” katanya dengan miris.

Namun Ia pun tidak lupa mengapresiasi kinerja dari pegawai dan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah baik dan mampu meningkatkan pendapatan daerah.

“Saya sangat mengapresiasi ada peningkatan pendapatan daerah, akan tetapi dengan meningkatnya pendapatan tersebut perlu adanya program-program yg menyentuh masyarakat secara layak, ” ucapnya.

Hingga kini Pembahasan APBDP 2022 masih berjalan dan diprediksi akan disahkan September 2022.

” Sekali lagi kami Harap antara Pemko dan DPRD bersepakat untuk merasionalisasi kembali belanja pegawai yg lebih dari 50% bisa menjadi 30% sesuai amanat hukum yang berlaku dan kebutuhan masyarakat,” harap Suherman. (ZAL).

Komentar