Komisi 1 DPRD Tanjungpinang Pertayakan Kebijakan Walikota Lantik Tersangka Korupsi BPHTB

TANJUNGPINANG, TUAHKEPRI –Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Muhammad Apriyandy, mempertanyakan kebijakan Walikota Tanjungpinang melantik ratusan orang pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas eselon III dan IV saat ini lagi kontroversi dan juga tersangka korupsi BPHTB di BP2RD Tanjungpinang.

 Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Muhammad Apriyandy, Foto Trankepri.com

Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Muhammad Apriyandy, Foto Trankepri.com

Ratusan pejabat eselon yang saat ini lagi kontroversi, juga terdapat juga salah satunya tersangka korupsi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di BP2RD, YR dilantik sebagai Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Tanjungpinang, di halaman Kantor Walikota Tanjungpinang, Selasa (19/1/2021) sore kemarin. Pejabat 272 orang yang dilantik tersebut, dengan rincian 79 orang Pejabat Administrator, 193 orang Pejabat Pengawas.

Mendengar info pelantikan yang saat ini lagi kontroversi, membuat kaget wakil rakyat ini dan Apriyandi menilai pelantikan tersebut seakan untuk memenuhi nafsu semata.

“Banyak ditemukan keganjalan yang terjadi, salah satunya melantik tersangka dugaan korupsi BPHTB.
Ini membuat masyarakat menilai jika orang yang berstatus tersangka mendapat tempat di hati pemimpin. Sangat spesial sekali,” katanya Jumat (22/1/2021) saat di hubungi media ini.

Selain itu kata putra mendiang mantan Walikota Tanjungpinang Syahrul ini, disaat tersangka dugaan korupsi mendapatkan jabatan, ada beberapa pejabat eselon III yang di nonjob kan. Kemudian ada juga pejabat eselon IV yang di turunkan eselonnya pada saat di lantik.

” Ini kan menjadi suatu pertanyaan juga, kenapa yang tidak ada masalah kok di nonjob kan,” ucapnya.

Memang terkait pelantikan ini sambung dia adalah hak preogratif kepala daerah, tapi tentunya harus dengan kajian dan harus berkesesuaian dengan aturan- aturan yang ada.

“Melantik pejabat strukrural ini kan tujuannya untuk membantu kinerja pimpinan, agar bisa berjalan lebih baik. Namun memilih pejabat yang di lantik ini harus juga berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan suka tidak suka. Ini orang siapa, ini dekat dengan siapa, justru hal – hal seperti itu yang membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap kebijakan yang di ambil,” kata wakil Rakyat ini. (ZAL).

Email Autoresponder indonesia
author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Komisi 1 DPRD Tanjungpinang Pertayakan Kebijakan Walikota Lantik Tersangka Korupsi BPHTB"