Tanjungpinang, – Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak memberikan selamat atas keberhasilan Pemprov Kepri meraih opini WTP dari BPK RI selama delapan kali berturut turut.
WTP ini diserahkan langsung anggota V BPK RI, Isma Yatun kepada Pemerihtah Provinsi Kepri, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kepri, Senin (21/5/2018).
Namun demikian, kata Jumaga, BPK RI menemukan beberapa temuan permasalahan dalam laporan keuangan Pemprov Kepri. Beberapa permasalahan itu diantaranya adalah sistem pengendalian keuangan intern yang masih belum maksimal diterapkan. Salah satunya adalah terdapat beasiswa sebesar Rp1,9 miliar yang tidak tersalurkan.
Selain itu, investasi Pemprov Kepri sebesar Rp43,41 miliar dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi. “Kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan masih belum berjalan dengan baik,” kata Isma. Salah satu sebabnya adalah terdapat pengeluaran jasa publikasi sebesar Rp390 juta yang masih menggunakan media yang belum terverifikasi Dewan Pers.
Jumaga berharap beberapa temuan tersebut, dapat segera ditindak lanjuti oleh Pemprov Kepri.
Lanjut DPRD Katanya, akan segera membentuk Panitia Khusus yang membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
“Pansus ini nantinya akan membahas laporan hasil pemeriksaan BPK ini,” kata Jumaga. (AFRIZAL).
Narasi Foto : Humas
Komentar