'

Kuasa Hukum Produsen Teh Prendjak Harap Polda Kepri Lebih Bijaksana

Tanjungpinang, Tuah Kepri – Kuasa Hukum PT. Panca Rasa Pratama (PRP), Hendie Devitra SH didampingi Sabri Hamri SH enggan memberikan tanggapan terhadap penghentian kegiatan usaha PT. Panca Rasa Pratama (PRP) oleh Polda Kepri, terkait penyelidikan temuan limbah B3 (oli bekas) di perusahaan tersebut.

Begitu juga dengan materi perkara yang dituduhkan.

“Kita tunggu saja hasil penyelidikan perkaranya,” papar Hendie kepada MetroKepri melalui pesan WhatsAppnya, Minggu (03/03/2019).

Sedangkan, terkait penanganan barang bukti yang meliputi identifikasi dan pengamanan berupa penyegelan, kata Hendie, sepanjang terhadap barang yang patut diduga terkait dengan tindak pidana yang ditemukan di TKP yang dilaksanakan sesuai SOP,  silakan itu kewenangan penyidik.

“Namun tidak dengan tindakan penghentian aktifitas perusahaan dan pemasangan police line di pintu masuk utama,” ujarnya.

Menurutnya, penghentian sama saja penutupan tempat usaha, itu sudah masuk kategori penjatuhan sanksi, penerapan pidana tambahan. Sedangkan perkaranya masih dalam tahap penyelidikan.

“Ini yang menurut kami kontra produktif. Apakah tidak ada cara lain dalam pengamanan barang bukti?. Kita juga harus menghormati azas praduga tidak bersalah,” ucap Hendie.

Akibatnya, kata Hendie, jelas berpotensi menimbulkan dampak sosial terkait kelangsungan usaha dan nasib 480-an orang pekerja yang menggantungkan hidupnya disana yang sekarang tidak dapat bekerja dan terpaksa dirumahkan. Mau sampai kapan?.

“Akibat perusahaan tidak dapat berproduksi ini, sangat merugikan banyak pihak. Implikasi ini yang semestinya dapat diminimalisir. Apalagi saat ini kita berharap suasana yang kondusif menjelang pemilu dan menyosong bulan Ramadhan dalam waktu dekat,” katanya.

Hendie mengutarakan, selain PRP ada enam badan usaha di dalam lingkungan areal perusahaan tersebut yang belum tentu semuanya terlibat dengan temuan limbah B3 (oli bekas) itu.

Diantaranya PT. Startmara Pratama dan PT. Pan Baruna sebagai penyalur distribusi makanan berupa minyak goreng, tepung, mie instan, biskuit dan lain – lain untuk memenuhi kebutuhan pasar yang juga terhambat karena tidak dapat keluar masuk lokasi perusahan akibat penutupan pintu utama tersebut.

“Kami berharap, penyidk Polda Kepri lebih bijaksana dalam proses penegakan hukum dengan juga mengayomi dan melindungi kepentingan hukum pihak lain. Mudah mudahan, dalam waktu dekat ada jalan keluarnya,” ucapnya. (Sumber MetroKepri.com).

author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Kuasa Hukum Produsen Teh Prendjak Harap Polda Kepri Lebih Bijaksana"