Bawaslu Kepri Kecam Tindakan Intimidatif  Terhadap Penyelenggara Pemilu

Tanjungpinang, Tuah Kepri – Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Syahri Papene, mengecam bentuk tindakan yang bersifat intimidatif (penghadangan dan ancaman) kepada penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu Tanjungpinang.

“Saya mengecam segala bentuk tindakan yang bersifat intimidatif terhadap peristiwa penghadangan dan pengancaman terhadap Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang Saudari Maryamah,” kata Syahri berdasarkan keterangan dari anggota Bawaslu Tanjungpinang, dalam keterangan Pees kepada media ini, Kamis (10/1/2019).

Kejadian tersebut, ketika yang bersangkutan hendak melakukan tugas negara sebagai Komisioner Bawaslu Kota Tanjungpinang, oleh orang yang tidak dikenal pada Rabu 9 Januari 2019, sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Batu Naga, Kampung Sei. Jari, Kelurahan Donpak Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Kepri.

Bahkan Syahri juga mendesak Kapolres Tanjungpinang untuk segera memproses laporan polisi yanf telah disampaikan kepada Polres Kota Tanjungpinang secara profesional.

Selain desakan terhadap Kapolres Tanjungpinang, ia pun mendesak Gubernur Kepri, Para Bupati/Walikota, dan seluruh unsur FORPIMDA, untuk mengambil langkah nyata guna memberikan jaminan keamanan, suasana yang kondusif serta perlindungan hukum.

“Hal ini agar seluruh penyelenggara Pemilu di daerah Kepri ini, baik itu Jajaran KPU, Bawaslu sampai tingkatan terbawah dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dengan suasana yang kondusif, tenang dan diliputi rasa aman,” ucapnya.

Untuk itu ia menghimbau kepada seluruh Peserta Pemilu, untuk bersama-sama memastikan keamanan, kedamaian serta stabilitas penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Demikian sikap kami dari Bawaslu Provinsi Kepri, dengan harapan kasus ini tidak terulang lagi di manapun dan kapanpun terhadap penyelenggara Pemilu yang sedang melaksanakan tugas demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019,” katanya. (ZAL).

 

author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Bawaslu Kepri Kecam Tindakan Intimidatif  Terhadap Penyelenggara Pemilu"