Bawaslu Kepri Masih Tunggu Arahan Pusat, Tentang Putusan MK Kampanye Boleh di Sekolah dan Kampus

TANJUNGPINANG, TUAHKEPRI-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih menunggu arahan dari Bawaslu RI tentang keputusan Makamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah seperti di sekolah dan kampus.

” Kami dari Bawaslu Provinsi Kepri masih menunggu arahan dari Bawaslu RI tentang putusan MK nomor 65/PUU- XXI/2023, memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan seperti di sekolah dan kampus sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye, ” kata ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra pada Media ini, Sabtu (26/8/2023).

Bunyi putusan MK Nomor 65/PUU XXI/ 2023 perihal sarana pendidikan dan fasilitas pemerintah boleh dilakukan kampanye sepanjang mendapatkan izin tanpa membawa atribut kampanye, dan
khusus untuk tempat ibadah dilarang total berkampanye tanpa syarat lainnya.

“Putusan MK itu harus kita ikuti, cuman untuk Provinsi Kepri khususnya Bawaslu Kepri, belum mendapat arahan dari Bawaslu RI. Tapi secara prinsip harus kita ikuti dengan catatan sesuai dengan keputusan tersebut, ” ucap Zulhadril.

Kemudian untuk persoalan mendapatkan izin tempat berkampanye, kata Zulhadri, belum diatur seperti apa mekanisme teknisnya.

“Tapi diputusan tersebut itu boleh dilakukan sepanjang mendapatkan izin dan bunyinya seperti itu. Seperti di tempat sekolah dan kampus ” katanya.

Tapi secara pribadi kata dia, berkampanye bisa dilakukan seperti dikampus, hanya berdialog tanpa membawa atribut kampanye.

“Karena membawa atribut kampanye dilarang, begitu juga dengan ASN juga dilarang untuk hadir dalam kampanye tersebut, ” ucapnya.

Dan putusan MK tersebut yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pendidikan seperti di sekolah dan kampus saat ini masih dalam kajian karena belum ada arahan dari Bawaslu RI pusat.

” Putusan MK ini sifatnya kan baru putusan dan juga butuh kajian dari Bawaslu dan KPU. Karena yang mengatur tempat kampanye kan KPU dan Bawaslu sifatnya mengawasi dan kamipun juga masih menunggu seperti apa regulasi dari KPU dan putusan ini harus disosialisasikan, ” katanya. (ZAL).

Komentar