TANJUNGPINANG, TUAHKEPRI – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) harus benar benar mencermati dengan baik program pembangunan yang berpihak kepada rakyat dan mengurangi program pencitraan kepala daerah dari anggaran bantuan sosial atau bansos.
“Tahun depan APBD Kepri diprediksi berkurang karena adanya pengurangan dana tranfer dari pemerintah pusat sehingga APBD Kepri ikut terdampak dari pengurangan tersebut, ” kata Direktur Perwakilan Public Trust Institute Kepri, Robby Patria kemarin.
Dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji itu menyatakan kekhawatiran akibat kurangnya dana pusat membuat Ansar Ahmad membawa OPD penghasil Pemprov Kepri mendatangi Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan minggu lalu.
“Jika gubernur sudah turun langsung menemui Dirjen Anggaran, artinya ada goncangan serius di sumber pendapatan dari dana tranfer pusat berkurang besar. Tahun ini saja sudah dikurangi Rp58 miliar, “ujar Robby.
Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat itu menyebutkan kekurangan dana pusat itu menyebabkan APBD Kepri tahun 2024 berkurang, sehingga Bapelitbang harus menyusun baik baik program yang tidak penting untuk dihilangkan dahulu.
“Terutama program yang tidak menyentuh kepentingan publik. Jika terus dipaksakan program tak penting masuk, maka akan banyak program proyek yang terhutang atau tunda bayar, ” katanya.
APBD Kepri kian berkurang juga dipengaruhi beban cicilan utang kepada PT SMI yang membiayai pembangunan flyover serta menghias jalan jalan di arah Bandara Raja Haji Fisabilillah.
“Tahun depan harus melunasi utang ke SMI. Andai pun diperpanjang masa utang, maka pemerintahan setelahnya akan menanggung beban utang. Itupun jika SMI mau memperpanjang cicilan. Jika tidak, maka tahun 2024 sesuai masa pemerintahan Ansar dan Marlin harus melunasi utang utang itu,” katanya.
Ada cara untuk menyeimbangkan dana tranfer yang berkurang, OPD penghasil harus kreatif mencari sumber pendapatan dari retribusi dan pajak pajak lainnya yang sudah diatur UU. Jika OPD penghasil tidak kreatif, maka sumber pendapatan akan stagnan tidak menutupi kekurangan dari dana tranfer pusat.
Gubernur harus mencari sosok yang tepat duduk di OPD OPD penghasil seperti RSUP, Dispenda, RS TanjungUban, dan OPD lainnya. Karena OPD ini yang menjadi ujung tombak sumber pendapatan asli daerah.
” Jika OPD ini tidak kreatif, maka PAD akan stagnasi tak berdampak positif terhadap kontribusi pendapatan APBD, ” ujarnya.
Banyak janji politik kepada masyarakat yang belum terealisasi akan menjadi catatan pemilih di saat pilkada tahun depan.
“Tentu akan diingat masyarakat mana janji politik Ansar ketika kampanye di tahun 2020 seperti sepeda motor dan lain lain. Sudah selayaknya janji kampanye direalisasikan,” ungkap Robby. (Red).
Komentar