Sanksi Pidana Menanti Caleg Bermain Money Politik

Tanjungpinang, Tuah Kepri – Peserta pemilu, baik partai politik, pelaksana kampanye calon DPD, tim kampanye pasangan Presiden dan Wakil Presiden maupun para caleg, yang bermain Money Politik sanksi pidana penjara.

Foto Ilustrasi Detik.com

Foto Ilustrasi Detik.com

“Bila terbukti caleg bermain politik uang, saksinya pidana 4 tahun penjara dan Rp 48 juta denda uang, bahkan diskualifikasi sebagai calon,” kata ketua Bawaslu Tanjungpinang, Muhammad Zaini, Sabtu (13/4/2019).

Zaini mengatakan, larangan tersebut diatur di dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu, dan PKPU No.23 Tahun 2018 tentang Kampenye.

“Jika ada peserta pemilu yang melakukannya, maka Bawaslu akan melakukan proses penindakan dugaan pelanggaran. Diharapkan warga dapat melaporkannya jika ada indikasi kampanye dan money politik di tengah masyarakat,” ucapnya.

Sebagai upaya mengantisipasinya, kata Zaini, Bawaslu sudah mengirimkan surat administrasi terhadap aturan dan larangan tersebut.

Bahkan memasuki masa tenang 14-16 April dan menjelang pemungutan suara 17 April 2019, Bawaslu Kota Tanjungpinang juga menghimbau, kepada seluruh agar tidak lagi melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun, serta tidak melakukan praktek money politik yang dapat merusak sistem demokrasi.

Imbauan tersebut, katanya termasuk tidak berkampanye secara langsung ke warga, tidak membagikan bahan kampanye, tidak berkampanye melalui media cetak, TV, Radio, online, termasuk tidak kampanye melalui media sosial.

“Bahkan di akun media sosial sudah harus dinon aktifkan atau dihapus,” ucapnya.

Oleh karena itu, di hari tenang dan malam jelang pemungutan suara, Bawaslu Kota Tanjungpinang dan jajaran pengawas akan melakukan patroli pengawasan.

“Hal itu untuk memantau langsung kondisi dan situasi di lapangan agar memastikan tidak ada pelanggaran, serta mencari berbagai informasi,” katanya. (ZAL).

author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Sanksi Pidana Menanti Caleg Bermain Money Politik"