Tanjungpinang, Tuah Kepri –
Para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tanjungpinang, menyampaikan usulan dan permasalahan di lingkungan kerjanya, kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI komisi 3 Dapil Kepri, Dwi Ria Latifa dalam kunjungan kerjanya ke Tanjungpinang, Selasa (3/11).
Pertama Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kota Tanjungpinang, Rustam mengusulkan permasalahan dibidang kesehatan, yaitu jaminan kesehatan nasional.
“Pihak kita Dinas Kesehatan sudah membantu sekitar 50 ribu orang tidak membantu di Tanjungpinang untuk masalah kesehatan untuk di BPJS Kesehatan. Kemudian untuk masalah pelayanan dan sarana dan prasarana di Puskesmas juga kurang maksimal seperti di Puskesmas Sungaijang. Karena tidak ada tempat parkir dan ruang tunggu, saat ini menjadi masalah di Tanjungpinang,” kata Rustam.
[Baca juga – Pelindo bermasalah dengan pemko Tanjung pinang ]
Mudah-mudahan, dikatakan Rustam, ibu Dwi Ria Latifa bisa membantu permasalahan di Dinas Kesehatan Tanjungpinang.
“Namun kami sangat bersyukur, karena DAK dari pusat sudah disetujui untuk membantu di Dinas Kesehatan dI Tanjungpinang. Tapi apakah cukup anggaran kami belum tahu secara pasti. Kalau bisa, ibu bisa membantu kami didaerah untuk masalah anggaran,” kata Rustam.
Bukan hanya Dinas Kesehatan yang mengusulkan permsalahanya, juga permasalah di Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang menyampaikan juga permalasahanya tentang anggaran yang tidak sesuai dengan pogram usulanya.
“Dari imformasi yang kami terima untuk anggaran dari pusat yang mengunakan DAK yang dibantu untuk Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, tidak sesuai dengan harapan kami. Karena kami mengusulkan ke pusat sekitar Rp100 miliar untuk pogram dan lain sebagainya, namun dari imformasi hanya dibantu sekitar Rp1,1 miliar,” kata kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Dadang.
Semoga usulan dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, kata Dadang bisa di bawa dan sampaikan ke pusat.
Dua usulan dari Dinas Kota Tanjungpinang tersebut langsung dijawab oleh Dwi Ria Latifa dan ia mengatakan untuk permasalahan di Dinas Kesehatan dan Pendidikan sama-sama masalahya tentang anggaran yang tidak mencukupi.
“Tapi yang jelas, usulan ini akan saya sampaikan kepada komisi yang bersangkutan di pusat,” kataya Dwi Ria Ltifa.
Namun untuk permasalahan dan usulan Danlanut Tanjungpinang tetanng landasan yang pendek, belum adanya kantor pengadilan tinggi di Provinsi Kepri khususnya di Tanjungpinang dan belum adanya juga kantor Kapolres di masing-masing Kabupaten di Provinsi Kepri, kata Dwi Ria Latifa akan menyampaikannya ke pusat.
“Saat ini saya lebih memperhatikan tiga prioritas yaitu tentang masalah kesehatan, pendididikan dan kebutuhan pokok masyarakat. Namun bukan berarti untuk usulan dari Danlanut, ketua pengadilan tinggi dan Kapolres tidak kita perhatikan. Tapi yang jelas akan kita sampaikan pada bidang komisi yang bersangkutan,” katanya.
[Baca juga – DPR RI “jemput bola” ke Tanjung Pinang ]
(AFRIZAL).
Komentar